INDRAGIRI HILIR - Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tepis tudingan bahwa bersikap dingin terhadap laga kandang Persih FC Vs PSPS Riau yang akan di laksanakan pada Sabtu (22/4/2017) mendatang.
"Siapa bilang Pemkab Inhil tidak mendukung," kata Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir, TM Syaifullah, Jumat (14/4/2017).
Pada dasarnya, dikatakan TM Syaifullah bahwa pihaknya sangat mendukung even yang digelar karena demi kemajuan olah raga dan mengharumkan nama daerah. Namun, semua hal mengenai hal ini mesti memiliki proses dan prosedur yang harus dimusyawarahkan bersama.
"Apalagi masalah penertiban pedagang, itu semuanya ada proses dan kita harus memikirkan kemana relokasi mereka jika digusur. Saya sudah kordinasi dengan Dinas Perindag, selaku OPD yang menangani pedagang. Kemana harus direlokasi mereka, sebab ini masalah manusiawi juga tentu harus dimusyawarahkan dan dirapatkan dahulu," terang Syaifullah.
Demikian dengan pertandingan antara Persih FC melawan PSPS Riau semestinya harus ada rencana yang matang serta manajemen yang profesional. Ketika akan menggelar pertandingan, baru akan melakukan penertiban dan penggusuran itu sebuah hal yang tidak mungkin.
"Mana bisa secara instan untuk menggusur orang lalu menginstruksikan jajaran untuk menggusur pedagang kecil yang memang sudah lama disitu," katanya.
Sebagaimana diketahui, semua unsur yang terlibat sebagai penyelenggara harus memiliki aksi yang tinggi dalam memusyawarahkan segala sesuatu.
Apalagi dalam even yang mesti dikelola secara profesional, mesti ada pertemuan-pertemuan awal bagaimana mengadakan acara yang memang diperuntukkan bagi rakyat banyak.
"Sampai hari ini Ketua Persih Pak Junaidi selaku Kadispora budaya dan pariwisata dan saya selaku manajernya belum ada diajak berunding, kok tiba-tiba Persih mau main," sebutnya ketika ditanya tentang mekanisme dan prosedur sebenarnya.
Apalagi selaku manajer, ia melihat bahwa pertandingan bola itu di dalam stadion bukan di luar, sehingga melakukan penggusuran pada pedagang kecil merupakan sebuah kesalahan dan nantinya tentu akan menjadi problema dengan masyarakat.
"Persih itu milik Pemda Inhil, artinya itu milik masyarakat Inhil keseluruhan, dan Sepak Bola ini merupakan hiburan untuk rakyat yang harus pro rakyat," katanya.
Ditanya mengenai penertiban pedagang, bukan seperti yang difikirkan mendadak oleh sejumlah orang. Pasalnya ada SOP yang harus dijalankan, melalui surat sebagai pemberittahuan dengan jangka waktu 14 hari sebagai warning pertama, kemudian disurati lagi kedua dengan waktu 7 hari yang kemudian baru ada eksekusi, dan terpenting harus ada solusi bagi mereka untuk masalah relokasi dan lain sebagainya.
"Kita harus melindungi dan mengayomi rakyat dengan memberikan solusi bukan asal menggusur," sebutnya.
Ragil
.jpeg)
