JAKARTA - Sebuah komunitas bernama Serikat Juang Rakyat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Boni Hargens yang duduk sebagai dewan pengawas LKBN Antara.
Hal tersebut merupakan buntut dari kesan sikap ‘melunaknya’ Boni Hargens terhadap peristiwa kekerasan yang menimpa jurnalis LKBN Antara bernama Ricky Prayoga yang dilakukan oknum Brimob di acara turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2017.
“Kami jelas menolak sikap menolak arogansi aparat yang bersikap militeristik kepada jurnalis karena itu tidak sejalan dengan gerakan reformasi 98,” kata Sayed Junaidi Rizaldi, koordinator dari Serikat Juang Rakyat, Senin (19/6).
Wahab Talaohu, yang juga dari Serikat Juang Rakyat, menambahkan, pihaknya juga mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengusut peristiwa kekerasan tersebut.
Selain itu, Wahab juga meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja dari komisaris atau dewan pengawas di dalam tubuh BUMN yang anti Nawacita.
“Boni Hargens sebagai dewan pengawas Antaraharus ikut bertanggungjawab atas kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis Antara, bukan malah melunak. Jika dia tidak mau ikut bertanggungjawab lebih baik dia mundur dan meletakkan jabatannya,” tegas dia.
Sebelumnya, sebuah pesan dari dari grupWhatsApp mengatasnamakan Boni Hargens selaku dewan pengawas LKBN Antara mengirim pernyataan media.
Isi dari pernyataan media itu di antaranya, “Saya juga tidak ingin kejadian ini merusak hubungan baik LKBN Antara dengan institusi kepolisian, khususnya dengan Brimob.”
Kemudian, “Secara manusiawi, kami memahami bahwa anggota kepolisian juga lelah, mereka bekerja keras menjaga keamanan, sehingga terkadang bereaksi secara berlebihan dalam situasi seperti dalam kejadian tadi.”
Berikutnya adalah, "Namun, kami meminta kepada semua pihak untuk tidak membesar-besarkan kejadian ini. Kejadian ini tidak mencerminkan citra kepolisian sebagai institusi. Ini hanya insiden situasional yang melibatkan satau-dua oknum di tubuh kepolisian, maka janganlah kasus ini digeneralisasi apalagi dijadikan alasan untuk menghakimi kepolisian."
Sumber: moneter
.jpeg)
