PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyoroti kinerja tiga Kejaksaan Negeri (Kejari) lantaran nihil dalam penanganan kasus korupsi. Tidak ada satu pun kasus dugaan korupsi yang diusut, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan selama kurun Januari hingga Juni 2017.
Kondisi ini membuat Kepala Kejati Riau Uung Abdul Syakur geram dan merasa ada yang janggal dari kinerja anak buahnya itu. Dia akan mengevaluasi para kepala Kejari dan juga melaporkannya ke Kejaksaan Agung.
"Tiga Kejari itu adalah Kejari Pekanbaru, Kejari Indragiri Hilir dan Kejari Kepulauan Meranti. Tiga Kejari itu nol penanganan perkara korupsi," ujar Uung di kantornya dilansir dari merdeka.com, Kamis (20/7).
Uung menambahkan, selama Januari hingga 31 Juni 2017, Kejati Riau dan jajaran menanggani 32 perkara korupsi. Penanganan perkara terbanyak dilakukan oleh Kejati Riau.
Kejati Riau menangani 16 perkara korupsi. Disusul, Kejari Pelalawan, Kampar dan Kuantan Singingi masing-masing 3 perkara korupsi. Selanjutnya, Kejari Indragiri Hulu 2 perkara. Sementara, Kejari Bengkalis, Kejari Rokan Hilir, Kejari RoKan Hulu, Kejari Siak, dan Kejari Dumai masing masing menangani 1 perkara korupsi.
"Bagi Kejari yang nihil penanganan korupsi akan dievaluasi di akhir tahun. Pasti ada sanksi, biasanya demosi bagi yang tak ada penanganan korupsi," tegas Uung dengan raut wajah cemberut.
Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta menuturkan, Bagian Pidana Khusus Kejati Riau selalu melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara korupsi di tingkat kejaksaan negeri. "Tiap bulan kita monitor dan lakukan ranking," kata Sugeng.
Kinerja tiap Kejari tersebut akan dikirim ke Kejaksaan Agung. Diharapkan hasil itu dapat memotivasi kejaksaan untuk lebih giat melakukan penanganan perkara korupsi.
"Dari pimpinan tidak ada target penanganan korupsi. Namun, kita berusaha tiap Kejari minimal melakukan satu penyidikan. Insya Allah, ada satu kegiatan," tutup Sugeng.
.jpeg)
