DKP Provinsi Riau Dorong Nelayan Kembangkan Usaha

DKP Provinsi Riau Dorong Nelayan Kembangkan Usaha
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Ir H Herman MSi (tengah) foto bersama perserta acara temu koordinasi pengembangan usaha perikanan t

PEKANBARU - Kian hari, komitmen Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Riau untuk memajukan ekonomi nelayan kian terlihat. Berbagai program terus dilakukan. Salah satunya ialah kegiatan Temu Koordinasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui investasi permodalan se Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung selama tiga hari di Hotel Golden Tulip (19-21/7).

Dikatakan oleh Kepala DKP Provinsi Riau, Ir H Herman Machmud MSi bahwa sekarang ini nasib nelayan tradisional sangat miris. Teknologi yang mereka gunakan masih alakadar. Modal pun sulit didapat. Sehingga mereka tak kunjung bisa mengembangkan usahanya.

"Melalui kegiatan ini kita ingin ada kerjasama ekonomi yang terbina. Selama ini, kita lihat nelayan sulit mendapat pinjaman modal. Aset yang mereka punya satu-satunya biasanya tanah. Tapi, jarang dari mereka yang punya sertifikat. Karena itu, aset tersebut tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman ke Bank," ujarnya.

Karena itu, pemerintah melalui DKP meluncurkan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat). Program ini diberikan secara gratis. Kini dari 80 ribu nelayan yang ada di Riau, 3733 diataranya sudah memiliki Sehat.

Namun baru 3 diantaranya saja yang manfaatkan sertifikat itu sebagai agungan.

"Agar sertifikat ini terpakai, tentu harus ada keseriusan dan perhatian dari perbankan sebagai peminjam modal. Maka dari itu, pada kegiatan ini kita undang pula pihak Perbankan, OJK dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk mengetahui seperti apa keberpihakkan mereka terhadap nelayan dan apa upaya yang sudah dilakukan untuk memudahkan nelayan mendapatkan modal usaha," lanjut Kepala DKP Provinsi Riau, Ir H Herman MSi dilansir dari riaupos.

Pihaknya berharap, dengan temu koordinasi bersama nelayan ini, kedepan modal untuk para nelayan bisa dikucurkan. Perbankan dan OJK juga bisa mendesain program atau prosedur khusus bagi nelayan yang memiliki persoalan begitu kompleks ini.

"Dengan terselenggaranya kegiatan ini, kami harap jumlah nelayan yang bisa memanfaatkan sertifikat tersebut semakin meningkat. Sehingga dapat mengurangi permasalahan nelayan dalam peroleh modal untuk mengembangkan usahanya," tutupnya.

Halaman :

Berita Lainnya

Index