Capai WTP, Pemda Inhil Harus Gunakan 3 T

HARIANRIAU.CO INDRAGIRI HILIR -
Demi membantu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Pemerintah
daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan tertib fisik, tertib
administrasi dan tertib hukum (3 T), Kantor Wilayah (Kanwil)
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat dan
Kepulauan Riau menggelar Sosialisasi Layanan Terpadu Pengelolaan
Kekayaan Negara (Lantera KN) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Inhil.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar, & Kepri,
T.Agus Priyono Waluyo yang diwawancarai usai acara, Tembilahan, Selasa
(5/4/2016).

"Kami melaksanakan Program Lantera yaitu Layanan Terpadu Pengelolaan
Kekayaan Negara, baik Piutang Negara dan lelang serta penilaian yang
sudah menjadi program Kanwil DJKN. Sejak tahun 2014 itu kami lakukan
kunjungan ke semua daerah tingkat dua, baik di Provinsi Sumatera
Barat, Prov.Riau dan Prov.Kepri," ungkapnya.

Agus mengatakan bahwa di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir.
(Inhil) merupakan kunjungan yang ke-6 dari 12 Kota / Kabupaten.

"Dari kunjungan kami melaksanakan Lantera di Kabupaten Inhil tentunya
kami sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah
kabupaten indragiri hilir,antara lain terkait pengelolanaan barang
milik daearah yang masih catatan temuan dari BPK," katanya.

Pelaksanaan ini, diungkapkan Agus sebagai upaya untuk membantu
bagaimana agar pengelolaan aset BMD nantinya tidak terdapat lagi
temuan atau menjadi salah satu opini bagi BPK terhadap laporan
keuangan Pemda Inhil.

"Pesan saya apa yang tim kami berikan kepada seluruh SKPD dapat
berjalan efektif. Mungkin besok akan dilanjutkan untuk acara tutorial
terkait dengan inventarisasi penilaian. Dan nanti, ini juga dapat
diterapkan sepenuhnya oleh Pemda inhil. Apabila sudah dilaksanakan
saya yakin apa yang disampaikan hari ini, yakni 3 T yang diantaranya
Tertib Fisik,Tertib administrasi dan tertib hukum untuk BMD dapat
terwujud dan mudah-mudahan LKPD Pemda Inhil ini akan meningkat seperti
apa yang diharapkan yaitu wajar tanpa pengecualian," jelasnya. (Pratama)