PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau, melalui pembahasan yang cukup panjang, melelahkan, menguras tenaga, waktu dan pemikiran, akhirnya menyetujui penggunaan APBD 2016 Pemerintah Provinsi Riau.
Ini melalui Rapat Paripura Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban penggunaan APBD Riau 2016 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Kepala Daerah, Kamis (10/8).
Kegiatam dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryp didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu dan 46 orang Anggota DPRD Riau. Pihak Ekaekutif dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, turut hadir Forkopimda, Kepala OPD .
Sebelum disetujui, Banggar melaporkan hasil kerjanya yang dibacakan oleh salah seorang Anggota Banggar, Nasril. Ada beberapa yang jadi perhatian dan catatan untuk ke depan.
Secara global disebutkan di antaranya masalah pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan. Kesemua itu jadi tugas agar lebih baik ke depan.
"Kemudian juga masalah pencapaian visi 2010, harus ada akumulasi penghitungan yang jelas sejauh mana pencapaian yang sudah dilakukan," sebutnya sembari mengatakan tidak puas dengan WTP yang diraih, sementara persoalan daerah masih banyak terutama laju pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka masih jadi problem.
Sementara Wagubri dalam pidato pendapat akhirnya menyampaikan, apresiasi terhadap kerja Banggar dan apa yang jadi catatan jadi cambuk untuk Riau lebih baik ke depan.
"APBD 2016 Riau berjumlah Rp10,3 triliun. Dimana terealisasi sekitar 84%. Saran dan kritikan sangat diperlukan untuk ke depannya," sebutnya menyampaikan salah satu apa yang akan sudah dicapai dan dilakukan.
.jpeg)
