INDRAGIRI HILIR - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inhil, Riau, menduga banyak pengusaha dari perusahaan besar yang beroperasi di Negeri Seribu Parit ini tidak membayar pajak.
Hal ini berani ditegaskan, dikarenakan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan keuangan daerah dari pos dana bagi hasil pajak tahun 2016 tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
''Fraksi Demokrat berpandangan bahwa patut diduga adanya kemungkinan para pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Inhil belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan baik dan benar,'' ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat, M Sabit Bahar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2016.
Tidak hanya menyoroti soal tidak adanya peningkatan signifikan dari dana realisasi pendapatan daerah, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Inhil 2016 sebesar Rp132 miliar mengalami peningkatan sebesar R1,3 miliar, bila dibandingkan dengan realisasi PAD APBD Inhil tahun 2015 yang sebesar Rp131 miliar.
''Namunlah demikian, peningkatan tersebut hanya setara dengan peningkatan pagu anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pendapatan Daerah yang pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp16 miliar. Sementara pada tahun 2015 hanya dianggarkan sebesar Rp15 miliar,'' jelasnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Inhil 2016 sebesar Rp7 miliar dikatakannya malah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 2015 yang sebesar Rp11 miliar.
Padahal pada tahun anggaran 2016, dikatakannya telah dilakukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp17 miliar.
''Fraksi Demokrat mengajak semua pihak untuk sama-sama bekerja keras dalam meracik kue pembangunan daerah ini, agar masyarakat dapat menikmati kue pembangunan yang lebih banyak manisnya dan bukan yang hanya bikin kenyang perasaan sebagai perwujudan tanggungjawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan ini,'' ungkapnya.
''Ungkapan masyarakat yang mengatakan bahwa dari Pilkada ke Pilkada masyarakat tetap menderita, seperti jatuh tertimpa tangga dan dari Pemilu ke Pemilu, pilu hati rakyat, harus kita jawab dengan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Mari lanjutkan pembangunan dan evaluasi kelemahan,'' tukas M Sabit.
.jpeg)
