HARIANRIAU.CO, PEKANBARU - Disperindag Provinsi Riau terus melakukan upaya antisipasi kelangkaan Sembilan bahan pokok (Sembako).
"Pak presiden berharap barang kebutuhan masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup jelang puasa ini. Serta distribusi tidak terganggu," ujar Kepala Disperindag Provinsi Riau Muhammad Firdaus saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Provinsi Riau.
Menjawab harapan dari presiden, Disperindag Riau melakukan upaya pengawasan yang intens terhadap ketersediaan barang di masyarakat. Sehingga kelangkaan yang jadi masalah klasik jelang Ramadhan dapat teratasi.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Pengusaha pergudangan dalam hal ini kita minta tidak mempermainkan stok barang," ujarnya.
Menurut Firdaus pengusaha dan distributor barang yang nakal akan memperoleh sanksi yang berat. "Jika ada yang terbukti menimbun barang tentu bisa diproses secara hukum. Ini merupakan tindakan kriminal yang bisa dipidana," lanjutnya.
Selain dengan Polda Riau, Disperindag juga melakukan koordinasi bersama Bea Cukai, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Balai Karantinasecara berkala. Sehingga barang yang tersedia di masyarakat betul-betul ada dan aman digunakan karena sudah dicek kandungannya apakah berbahaya atau tidak.
"Koordinasi tersebut kita lakukan secara berkala dengan dinas dan badan terkait. Selain itu Disperindag akan turun ke pasar-pasar untuk mengecek langsung barang- barang kebutuhan pokok masyarakat," katanya.
Selain pengecekan, Disperindag juga melakukan analisis tentang kelangkaan dari berbagai faktor. Cuaca dan infrastruktur yang bisa hambat distribusi juga bisa menyebabkan kelangkaan.
"Biasanya jelang puasa permintaan meningkat. Sedangkan stok yang tersesia tidak mencukupi maka timbul kelangkaan maka dari itu pemerintah sudah mengawasi pendistribusian barang ini jauh-jauh hari," jelasnya seperti dilansir halloriau.com.
Dikatakannya barang kebutuhan masyarakat seperti beras, gula, minyak memang sering melonjak permintaannya jelang puasa. Jika tidak mencukupi impor bisa jadi alternatif.
"Impor bisa dilakukan kalau kita tidak bisa mencukupi kebutuhan dari produk lokal. Tetapi semua itu harus dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti pemerintah pusat ataupun daerah," tutupnya.
.jpeg)
