HARIANRIAU.CO - Menanggapi berbagai permasalahan serta keluhan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, gabungan komisi I, II, III dan IV DPRD panggil pihak BPJS kesehatan cabang Kabupaten Indragiri Hilir untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) senin(19/2/2018) sore lalu.
DPRD menilai bahwa pihak BPJS cabang Tembilahan terlalu mempersulit masyarakat miskin yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS PBI dengan segala aturan yang ada. Padahal sudah jelas masyarakat yang notabene tidak mampu yang ingin berobat harus di tanggung oleh negara.
wakil ketua komisi II, Edi Gunawan, juga mengungkapkan kekesalannya terhadap BPJS, ia mengatakan bahwa sudah jelas masyarakat itu masyarakat miskin tetapi kenapa harus dipersulit.
"Terlalu banyak tetek bengek aturan BPJS, hampir tidak ada sisi kemanusiaan karena terikat dengan aturan," ungkapnya.
Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris komisi IV, Herwanisitas, ia mengatakan bahwa BPJS menganut gaya kapitalis yang lebih mementingkan money oriented ketimbang fungsi sosial yang selama ini besar- besarkan.
"BPJS terlalu kaku dengan segala aturan yang ada sehingga tidak ada lagi fungsi sosial. Dan lebih parahnya lagi seperti gaya kapitalis, yang katanya si miskin disubsidi oleh si kaya, bohong itu. BPJS lebih mementingkan money oriented, seharusnya memberi kemudahan kepada masyarakat dan kenyataan saat ini lebih kejam pula dari orang di penjara,"imbuhnya.
Rapat Dengar Pendapat yang digelar diruang komisi IV pada sore itu dipimpin oleh ketua komisi IV H Sumardi, dan langsung dihadiri oleh ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, kepala BPJS cabang Tembilahan, direktur RSUD Puri Husada, Kadis Sosial, dan dinas kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
Ragil Hadiwibowo/Adv
.jpeg)
