HARIANRIAU.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) meyakini akan stabil harga kelapa pada tahun 2019 mendatang.
Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Niaga yang diajukan telah disetujui, begitu juga dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Dan itu akan diterapkan pada tahun 2019.
Kemudian, Pemkab Inhil juga sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yang mana, itu salah satu upaya untuk mendongkrak harga kelapa yakni usaha perdagangan dan pengelolaan yang berkaitan dengan kelapa, pengawasannya dan lain sebagainya.
"Untuk jangka panjang, kita sudah membuat Perda-perda yang bertujuan meningkatkan harga komoditas kelapa," kata Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Inhil, H Ismed Ahyani, Rabu (11/7/2018).
Khusus untuk Tata Niaga, dijelaskannya bahwa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, baik petani sampai dengan para pelaku usaha perkelapaan.
Untuk saat ini, perlu diketahui bahwa harga kelapa sudah mulai naik. Dimana, bulan sebelumnya harga kelapa berdasarkan data dari Disperindag hanya Rp 1.600, sedangkan untuk data bulan Juli sudah mencapai Rp 1.800.
.jpeg)
