HARIANRIAU.CO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau H. Bustami, HY mengakui banyak kendaraan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat masih banyak yang menunggak pajak.
"Dari laporan yang kita terima banyak kendaraan roda empat maupun roda dua yang masih dioperasionalkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menunggak pajak," uhar Bustami HY, Kamis.
Bustami juga merasa risau atas kondisi tersebut karena tidak ada kesadaran dari OPD untuk membayar pajak kendaraan dinas tersebut dan ada juga yang mengungkapkan keterlambatan membayar dengan berbagai alasan.
"Jangan ada alasan untuk hal tersebut, setelah dilaporkan ternyata tidak sedikit yang menunggak pajak dan kami mengimbau agar pengguna kendaraan-kendaraan dinas itu membayar pajak secara teratur," pinta Bustami.
Lanjut Bustami, kemudian ada juga kendaraan dinas yang pengadaannya tidak dari dana Pemkab Bengkalis, seperti BOS, sehingga perlu pendataan kembali.
"Kemudian ada kendaraan dinas milik instansi vertikal, sepengetahuan 'awam' ini plat merah adalah dikelola Pemda juga. Jadi, kendaraan dinas-dinas itu akan diidentifikasi, dipisah-pisahkan, atau diklasifikasikan," ujar Bustami yang oernah ASN yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) BPKAD Bengkalis.
Sedangkan untuk kendaraan dinas roda empat, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas pribadi pimpinan perangkat daerah, menyebutkan bahwa membayar pajak kendaraan itu adalah kewajiban organisasi yang bersangkutan.
"Untuk itu kita berharap OPD membayarkan pajaknya. Lalu, untuk kendaraan dinas roda dua, pemerintah tidak menganggarkan biaya pajaknya. Kita mengimbau kepada pengguna kendaraan dinas roda dua ini untuk membayarkan pajaknya. Kendaraan dinas roda dua ini jumlahnya juga tidak sedikit, baik yang digunakan oleh guru-guru dan lain sebagainya," paparnya seperti dilaporkan antararriau.
Terkait dengan jumlah sebenarnya kendaraan dinas menunggak pajak, Sekda Bustami belum menyebutkan secara rinci karena masih dalam proses pendataan. Dan Pemkab Bengkalis akan bekerja sama dengan Samsat untuk mempercepat serta memperoleh solusi yang tepat mengatasi permasalahan ini.
"Contohnya, setelah diselidiki untuk kendaraan yang di Pulau Rupat, lebih banyak ongkos pergi dari pada untuk membayar pajaknya, oleh karena itu kita juga berharap kepada Samsat untuk mempermudah persyaratan. Dan kita akan mencarikan solusinya bersama-sama," imbuhnya.
.jpeg)
