HARIANRIAU.CO - Selama lima tahun berjalannya program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), telah banyak membuat perubahan di desa- desa khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.
Kendati demikian, pada tahun selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir kembali merencanakan program DMIJ Plus yang akan menitik beratkan pada pemberdayaan perekonomian masyarakat desa.
Sebelum dilaksanakannya program DMIJ Plus ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, menyarankan kepada Pemda khusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk terlebih dahulu membuat format dan formulasi terkait pelaksanaan program DMIJ Plus yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.
"Sebelum dimulainya program DMIJ Plus ini, Dinas PMD harus dibuat format dan formulasinya seperti apa. Kemudian konsepnya juga harus dimatangkan, seperti apa nanti teknisnya," saran Ketua komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said, SE, MM, Kamis (13/9).
Setelah konsepnya dimatangkan, menurut Yusuf Said, pemerintah juga harus menetapkan Plusnya dari DMIJ ini apa, apakah itu UMKM berbasis kelapa atau ada konsep yang lainnya.
"Peran serta pendamping juga sangat besar, namun yang paling penting itu konsepnya terlebih dahulu, setelah itu baru teknisnya," sebutnya dikutip dari laman riaumandiri.
Lebih lanjut, Pria berkacamata ini menyebutkan, karena program DMIJ Plus ini lebih menitik beratkan pada peningkatan perekonomian masyarakat desa, tentunya peran BUMdes juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, komisi I berharap pada tahun 2018 ini BUMDes yang ada di 197 desa sudah dapat terbentuk.
"Kalau bisa ditahun 2018 ini semua desa yang ada di Inhil ini sudah punya BUMDes, karena BUMDes ini tidak hanya tempat simpan pinjam tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan," tandas Yusuf Said.
.jpeg)
