Said Hasyim : Jangan Ada Pungli di Sekolah!

Said Hasyim : Jangan Ada Pungli di Sekolah!

HARIANRIAU.CO, MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah tingkat SMP dan SMU sederajat se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat pertemuan, dia menegaskan tidak boleh ada pungutan liar (Pungli) di Sekolah.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati, menyusul berkembangnya informasi tentang adanya pungutan tidak resmi terhadap wali murid, saat proses penerimaan siswa baru sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Sesuai ketentuan, dalam penerimaan siswa baru tidak boleh ada pungutan, apapun jenis kegiatannya apalagi sampai memberatkan wali murid," tegas Wabup didampingi Sekretaris Daerah, Iqaruddin, di Aula Kantor Bupati, Jalan Dorak Selatpanjang, Kamis (14/7/2016).

Wakil Bupati mengatakan, larangan pungutan khususnya saat penerimaan siswa baru, sudah menjadi ketentuan Bupati yang didasari oleh Peraturan Pemerintah. Karena Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan banyak bantuan pendidikan kepada sekolah.

"Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Alokasi Dana APBD sebesar 20 persen. Tujuannya agar jangan ada lagi alasan masyarakat yang mengaku tidak mampu menyekolahkan anaknya, karena tidak memiliki biaya," kata Said Hasyim.

Anehnya, ungkap Wabup, berdasarkan informasi yang dia terima, pungutan itu justru dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah kota, dimana kelengkapan maupun fasilitasnya jauh kebih baik dari sekolah di pelosok desa yang serba kekurangan termasuk tenaga pengajar.

Menurutnya, dengan besarnya biaya pungutan oleh pihak sekolah, dikhawatirkan dapat memicu dampak negatif bagi psikologi anak dan orang tua, khususnya mereka yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu.

"Bagi anak dari keluarga mampu mungkin tak ada masalah, tapi bagi anak dari keluarga kurang mampu akan sangat tertekan, akibatnya anak jadi malu sekolah yang akan berdampak pada menurunnya prestasi belajar. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Meranti," ucap Wabup.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Iqaruddin, yang mengaku sangat menyesalkan kelakuan dari oknum di sekolah. Apalagi ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit seperti saat ini.

"Hati saya merasa terusik dengan isu ini, ekonomi masyarakat dalam kondisi sulit jangan dipersulit lagi," ujarnya kesal.

Sekda mengingatkan, masalah itu jangan sampai menjadi isu nasional yang memalukan Kepulauan Meranti. Apalagi Bupati dan Wakil Bupati tengah gencar meningkatkan mutu pendidikan lewat berbagai program pelayanan masyarakat.

"Jangan gara-gara hal yang harusnya tak perlu dilakukan semua menjadi rusak. Sebaiknya Dinas Pendidikan khususnya pihak sekolah mampu memformulasikan, bagaimana dalam lima tahun kedepan bisa meningkatkan prestasi pendidikan yang mulai terpuruk," paparnya.

Sejalan dengan kesejahteraan guru lewat tunjangan dan dana sertifikasi yang sudah semakin baik, Sekda mengajak pihak sekolah khususnya para guru untuk lebih menggencarkan prestasi belajar peserta didik.

Sekda juga meminta, pungutan-pungutan diluar ketentuan yang terlanjur diminta agar dapat dikembalikan, sebelum menimbulkan masalah pada sekolah dan para pendidik, apalagi bila itu masuk ke ranah hukum.

"Dana yang sudah terlanjur dipungut sebaiknya dikembalikan saja agar jangan tersangkut kasus hukum," ingatnya.

Kalau pun harus ada pungutan, lanjut Sekda, pihak sekolah mesti meminta Komite Sekolah untuk memberikan pertimbangan, bukan hanya dalam hal penerimaan siswa baru, tapi juga untuk biaya administrasi, kebersihan, tenaga guru honor dan lainnya.

"Manfaatkanlah Komite sekolah sebelum menetapkan kebijakan, jangan asal pungut saja," jelasnya lagi.

Pada pertemuan itu, salah seorang Kepala Sekolah mengakui telah melakukan pungutan kepada wali murid, namun hal itu sudah melalui persetujuan rapat komite sekolah. Adapun pungutan yang dilakukan seperti untuk baju olahraga, biaya komite, TI Komputer, Topi Siswa, Koperasi, kartu pelajar dan Ekskul dengan jumlah total 800 ribu rupiah.

Kepala Sekolah itu beralasan, untuk biaya peningkatan mutu sekolah dan kesejahteraan guru honorer diperlukan dana yang cukup besar, bukan saja dari partisipasi wali murid tapi juga dukungan dari APBD.

"Untuk meningkatkan prestasi siswa diperlukan dana dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah," paparnya.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Said Hasyim mengatakan kebutuhan sekolah sampai kapanpun tidak ada habisnya, yang terpenting bagaimana pihak sekolah mampu memanage anggaran yang tersedia sehingga dapat mengakomodir segala kebutuhan, jangan sampai memberatkan wali murid.

"Jika ada kekurangan ajukan melalui APBD. Sekolah konsentrasi saja pada mutu pendidikan, dan mutu pendidikan itu ditentukan oleh guru, karena soal kelengkapan hanya berpengaruh 10-20 persen saja pada prestasi anak," ungkapnya.

Wakil Bupati juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan masalah pungutan yang mengemuka saat ini sebelum semakin meluas.

"Dinas Pendidikan saya minta segera selesaikan masalah ini, harusnya ini menjadi tugas dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, mari bersama menuntaskanya," ujar Wakil Bupati.

Turut hadir saat pertemuan itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti, Suhendri, Asisten II Setdakab Kepulauan Meranti, Anwar Zainal dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, M Arif MN. (faktariau)

Halaman :

Berita Lainnya

Index