HARIANRIAU.CO - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) Provinsi Riau terkena imbas rasionalisasi anggaran di tahun 2018 akibat devisit anggaran, bahkan jumlahnya cukup besar mencapai lebih Rp100 miliar.
Hal ini terkuak dari hasil rapat kerja Dinas Perkim dengan Komisi IV DPRD Riau, Senin (17/9/2018) dalam evaluasi kegiatan 2018 baik yang sudah dikerjakan maupun yang akan dikerjakan.
Kegiatan dihadiri langsung Kadis Perkim Riau, Mulyasman yang dipimpon Kegua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin dan beberapa anggota.
Disampaikan oleh Mulyasman, mengenai realisasi kegiatan 2018 hingga saat ini baru mencapai sekitar 33,77 persen dari anggaran Rp 227 miliar.
Kata dia ini tidak terlepas dari rasionalisasi yang dilalukan di antaranya pengerjaan insfrastruktur pemukiman kawasan strategis di Selat Panjang, peningkatan insfrastruktur kawasan kumuh di beberapa kabupaten/kota di Riau dan beberapa Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Menyikapi apa yang disampaikan, Husni Thamrin menyayangkannya.
Apalagi, kata dia banyak kegiatan pembangunan fisik perumahan untuk masyarakat yang terkena rasionalisasi.
Padahal katanya pembangunan rumah layak huni program yang ditunggu-tunggu masyarakat.
"Kita berharap untuk anggaran mendatang, yang ditunda ini jadi prioritas," demikian Husni. (Mcr)
.jpeg)
