Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Indragiri Hilir, Yusuf Said usai menggelar rapat dengan pendapat (RDP) bersama warga Kecamatan Kempas. Kamis (28/7/2016)
"Tadi kita melakukan RDP bersama BPMPD dan Inspektorat, dari hasil RDP tinggal 20 desa yang bum menyerahkan SPJ," ungkap Yusuf Said.
Dia juga mengatakan, 20 desa yang belum menyerahkan SPJ tersebut akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
"Kita serahkan 20 desa tersebut kepada Inspektorat untuk tindakan lebih lanjut," ucapnya.
Dia mengatakan lagi, keterlambatan penyerahan SPJ oleh desa kepada BPMPD Indragiri Hilir tersebut karena ada beberapa faktor.
"Mereka (desa, red) mengatakan bahwa keterlambatan penyerahan SPJ karena pajak yang belum disetorkan selain itu ada beberapa desa yang bendahara melarikan uang," tuturnya.
Melihat hal tersebut, Komisi I DPRD Indragiri Hilir dikatakan Yusuf akan mengambil langkah berupa evaluasi terhadap desa-desa yang hingga saat ini belum menyerahkan SPJ.
"Langkah komisi akan mengejar terus terhadap desa-desa yang belum menyelesaikan SPJ kegiatan dan akan melakukan evaluasi," ucapnya.
Selain itu, Komisi satu juga meminta kepada BPMPD Indragiri Hilir untuk serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"BPMPD harus serius, ini merupakan program unggulan Bupati," tukasnya.
Editor : Ragil Hadiwibowo
.jpeg)
