HARIANRIAU.CO, MERANTI - Hingga Juli 2016 realisasi keuangan maupun realisasi fisik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti masih rendah. Berdasarkan laporan sampai 31 bulan Juli, realisasi keuangan baru sebesar 15,95 persen atau baru terserap Rp148.461.587.507 dari total anggaran Bantuan Langsung (BL) Rp93.7093.324.608 dalam APBD Kepulauan Meranti 2016.
Untuk diketahui, APBD Kepulauan Meranti 2016 mencapai Rp1.477.558.031.534, dengan komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp541,41 miliar lebih dan BL sebesar Rp930 miliar lebih. Hal itu terjadi karena ketersediaan anggaran di Pemkab Kepulauan Meranti sangat minim.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi didampingi Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan (Adpem) Setdakab, Eldy Saputra SPi, mengatakan hal itu terjadi akibat masih sangat minimnya anggaran pusat yang turun ke daerah. Dikatakan Sekdakab, serapan anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, belanja modal, barang dan jasa, belanja pegawai dan honor serta perjalanan dinas.
"Ini terjadi karena anggaran dari pusat masih sangat minim ditransfer ke daerah. Makanya serapan keuangan kami masih sangat rendah," ujar Sekdakab kepada Metro Riau di Selatpanjang, Selasa (9/8/2016).
Dijelaskannya, walaupun realisasi keuangannya baru sebesar 15,95 persen, namun realisasi fisiknya sudah mencapai 17,53 persen. Hal itu, menurutnya, sangat biasa dan lumrah terjadi.
"Kalau fisiknya lebih kecil dari keuangan, maka patut dipertanyakan. Memang idealnya realisasi keuangan lebih kecil dari fisik. Sebab, kemungkinan besar beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan fisiknya sudah ada, namun belum dibayarkan oleh anggaran sehingga realisasi fisik cendrung lebih besar dari keuangan," tambah Iqaruddin.
Oleh sebab itu, saat ini Pemkab Kepulauan Meranti kesulitan dalam merealisasikan berbagai kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena ketersediaan anggaran yang terbatas.
"Yang sudah direalisasikan itu semuanya didominasi kegiatan rutin saja. Makanya kami kesulitan sebab anggaran yang diberikan pusat itu dilakukan berangsur," ujarnya seperti lansir halloriau.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang telah disahkan dalam paripurna sebesar Rp1,470 triliun. Dengan angka realisasi tersebut berarti realisasi keuangan yang sebesar 9,089 persen berarti menjadi Rp133,608 miliar lebih. Namun, pihak Pemkab Kepulauan Meranti tidak bisa berbuat apa-apa dalam meningkatkan realisasi tersebut mengingat kondisi keuangan pemkab yang tidak stabil.
.jpeg)
