HARIANRIAU.CO - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan, perusahaan-perusahaan besar di Riau memiliki akses ke penguasa. Bahkan, pengusaha dengan mudah melakukan pencopotan kapolda.
"Kapolda diganti karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah itu perusahaan di sana itu kan perusahaan-perusahaan besar. Mereka aksesnya ke pusat kekuasaan," kata Trimedya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9) seperti dilansir Beritasatu.
Oleh karena itu, Komisi III sudah perlu membentuk Panja masalah di Riau. Dengan adanya Panja diharapkan kasus di Riau menjadi perhatian Kapolri. Bahkan, kata politisi PDIP itu, perlu upaya luar biasa hukum atas banyaknya kasus-kasus di Riau.
“Apalagi Pak Tito Karnavian (Kapolri) semangatnya mereformasi intern polri ya ini saatnya, ini triggernya. Supaya jadi sebuah benchmark kepada polda lain supaya penanganan tuntas," katanya.
Ia meminta Presiden Jokowi mengawal setiap kasus di Riau. Selain itu,mendesak aparat yang bermain harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian mempersilakan bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) pada 15 perusahaan diduga pembakar hutan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan sidang praperadilan.
Tito juga mengatakan kasus beredarnya foto sejumlah pejabat Polda Riau yang bertemu dengan pengusaha kelapa sawit baru-baru ini tidak berkaitan dengan pemberian SP3 pada 15 perusahaan tersangka pembakar lahan hutan di Riau.
"Jadi tidak ada itu istilah kongko, pengusaha kelapa sawit yang terlibat dalam 15 SP3 itu tidak ada, dari foto yang beredar itu hanya satu orang pengusaha kelapa sawit dan yang lainnya bukan. Satu pengusaha ini juga tidak masuk dan tidak terlibat dalam 15 perusahaan yang sudah di SP3. Cuman memang dihubung-hubungkan oleh berbagai pihak seolah-olah itu sedang kongko," tuturnya.
.jpeg)
