HARIANRIAU.CO INHIL - Ada-ada saja yang dilakukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Tempuling, ingin meresmikan kantor UPT namun malah membebankan pepada kepala sekolah dan para guru dengan anggaran sumbangan bervariasi.
Hal itu disampaikan Aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) Fahruddin kepada harianriau.co. Sabtu (16/1) melalui pesan elektronik miliknya.
"Saya mendapatkan laporan dari salah seorang guru, UPT mau meresmikan kantor baru jadi guru-guru dipungut iuran bervariasi," Sebutnya.
Dilanjutkannya kembali, untuk kepala sekolah (kepsek) dipungut Rp200 Ribu, guru bersertifikasi dikenakan Rp150 ribu dan guru biasa Rp100 ribu.
"Kalau kepsek atau sekolah saja yang dipungut biaya masih maklum kita, tapi ini semua guru dipungut. Di Tempuling, Guru PNS lebih dari 300 orang," Sebut pria yang akrab disapa Oyonk ini sembari mengatakan bahwa dirinya paling anti adanya pungli.
Ia meminta kepada UPT Disdik Tempuling untuk tidak melakukan pungutan-pungutan baik kepada kepsek maupun guru.
"Supaya semua berjalan dengan semestinya, jangan ada pungutan ini atau itu, kalau memerlukan biaya ajukan saja proposal ke Dinas, jangan lagi ada pungli di Inhil ini. Mari bersama kita cegah pungli di Negeri ini," Tuturnya.
Apalagi, lanjutnya, UPT Disdik sebagai orang tua bagi guru-guru harus bisa memberi contoh bagi sekolah-sekolah yang ada, bagaimana mau memberantas pungli kalau induk saja sudah melakukan pungli.
"Atas nama Masyarakat Peduli Inhil, saya menghimbau agar UPTD-UPTD di daerah menjadi ujung tombak pemberantasan pungli sesuai dengan komitmen Kepala Dinas Pendidikan yang sudah mulai melakukan "Bersih-bersih" di lingkungannya," Tukasnya. (Ragil)
.jpeg)
