HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Rapat permohonan bantuan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terhadap rencana pembangunan tenaga listrik 150 kv Rengat-Tembilahan, Manager PLN Rengat ungkapkan kendala di lapangan.
Rapat yang dihadiri langsung Bupati HM Wardan, Sekda Inhil berserta dinas terkait lainya tersebut berlangsung di aula rapat lantai 5 kantor Bupati, Kamis (27/10/2016).
Dalam pemaparannya Manager PLN Rengat, Kemas Abdul Gaffur mengatakan kendala yang menjadi permasalahan yang selalu dihadapi para pekerja seperti pembebasan lahan warga dalam pembangunan jaringan listrik yang selama ini melewati daerah perkebunan dan lahan masyarakat.
Apalagi dikatakannya di kabupaten Inhil banyak terdapat perkebunan kelapa.
"Jaringan yang kita bangun tidak melewati lahan kosong, ini melewati perkebunan dan perumahan warga yang menjadi tantangan selama ini," ungkap Manager PLN Rengat.
Diterangkannya, tentunya lahan tersebut perlu dilakukan pembersihan tapi kenyataanya dalam melakukan pembersihan masyarakat menuntut ganti rugi dalam pembebasan lahan yang terkadang para pekerja harus menghadapi masyarakat yang mengunakan parang yang menuntut ganti rugi dari pihak PLN.
"PLN tidak ada ganti rugi, mau bayar kami tidak ada anggaran, kalaupun dibayar nantinya kami akan di periksa," jelas Kemas.
Karena itu lanjutnya ia berharap terhadap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam pembebasan lahan di kabupaten Inhil tersbut.
.jpeg)
