HARIANRIAU.CO, ROKAN HILIR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meminta Pemerintah Rohil untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) terutama pada sektor pajak sarang walet yang selama ini belum optimal.
"Pendapatan pada sektor pajak usaha sarang Walet kalau dilakukan sangat memungkinkan PAD kita dapat meningkatkan setiap tahunnya," ungkap Anggota DPRD Rohil, Aman Syah Kepada Wartawan Senin (7/11/2016) Bagansiapiapi.
Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dengan mengacu pada undang-undang No 28 Tahun 2009 Pajak daerah atau retribusi daerah masuk dalam perundang-undangan masih banyaknya sumber pendapatan pajak daerah perlu digarap pemerintah Rohil secara maksimal salah satunya tadi termasuk pajak sarang Walet
"Kita melihat perkembangan ruko-ruko di wilayah Kabupaten Rohil hampir seluruh kecamatan memiliki usaha sarang walet kalau ini diterapkan pemerintah daerah dengan serius untuk melakukan peningkatan PAD tiap tahun," katanya.
Dewan berharap Pemkab Rohil memfokuskan pengarapan potensi pendapatan sektor sarang walet oleh karena struktur PAD karena daerah anggaran semakin berkurang ditambah pula Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi daerah pusat semakin menurun tiap tahun perlu diatasi secara kebersamaan dimana kendalanya .
Tambah Amansyah, Kabupaten Rohil jangan berharap banyak dengan DBH kita tingkat PAD dari sektor Retribusi pajak daerah, contoh saja daerah lain mereka tidak bergantung dengan DBH maka sukses meningkatkan sumber PAD diperlukan semangat semua pihak maupun SKPD untuk meningkat PAD dengan mengacu UU 28 Tahun 2009 harus diterapkan sejak sekarang .
"Kalau Pemkab membutuhkan pembangunan Jalan dan jembatan dalam skala proritas pemerintah bisa mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat guna mengisi Pembangunan daerah kita juga berharap pihak-pihak berkompeten didaerah melakukan hubungan komunikasi secara inten dengan pusat guna membicara kekurangan anggaran daerah nantinya "Pungkas Aman Syah.
Syofan Rambah
.jpeg)
