HARIANRIAU.CO, BENGKALIS - Beberapa hari lalu, tiga mantan Pelaksana Tugas (Plt) ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila pada saat Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Pemuda Pancasila (PP) kabupaten Bengkalis tanggal 18 Juni 2016 lalu menggugat kepengurusan MPC PP Kabupaten Bengkalis periode 2016-2019 ke Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Provinsi Riau.
Dalam laporan ke MPW yang diterima Wakil Ketua I Yosman Matondang tersebut ketiga mantan Plt ketua PAC tersebut mendesak MPW untuk membekukan kepengurusan MPC PP Kabupaten Bengkalis. Adapun dasar permintaan pembekuan itu karena Surat Kepengurusan (SK) tentang kepengurusan MPC PP Bengkalis periode 2016-2019 dinilai premature karena ketiga Plt Ketua PAC yang juga selaku anggota tim formatur merasa tidak pernah menandatangani berita acara pembentukan kepengurusan MPC.
Seperti dilontarkan Broery Julianto mantan Plt Ketua PAC Kecamatan Bantan bahwa ia bersama Nazri Plt Ketua PAC Kecamatan Rupat dan Zulfikar Ketua Plt PAC Rupat Utara telah melaporkan ketua MPC PP Kabupaten Bengkalis ke MPW, dengan dasar SK tentang kepengurusan MPC PP Kabupaten Benghkalis periode 2016-2019 prematur. Ketiganya mengaku tidak pernah meneken berita acara pembentukan/penyusunan pengurus MPC selaku tim formatur.
"Kami bertiga menggugat langkah sepihak ketua MPC PP Kabupaten Bengkalis terpilih pada Muscablub 18 Juni 206 lalu yang tidak pernah melibatkan tim formatur, khususnya kami bertiga. Kemudian SK MPC itu ada keganjilan, karena tanggal terbitnya SK juga sama dengan tanggal Muscablub tanggal 18 Juni 2016,"ungkap Broery, Minggu (27/11/2016).
Selain itu, usai Muscablub ia mengaku memang pernah ditawari ketua MPC PP Ikhwanal Amri untuk memasukan nama-nama kedalam pengurusan MPC. Broery mengaku ia memberikan dua nama yaitu Beni Murdani dan Zulham, tapi hanya sebatas itu saja, tidak ada komunikasi soal penyusunan struktur pengurus selepas itu. Ketua MPC PP Bengkalis juga dinilai telah inkonsistensi dalam menjalankan roda organisasi.
Disebutkan Broery, bahwa sekitar setengah dari kepengurusan MPC PP Kabupaten Bengkalis sesuai SK sudah tidak aktif lagi, termasuk sekitar 30-an pengurus menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan MPC, dikarenakan situasi internal organisasi sudah tidak kondusif dan program organisasi tidak jelas. Termasuk ia bersama puluhan kawan-kawan yang semula diplot untuk Komando Inti (KOTI) tidak lagi bergabung dibawah kepengurusan Ketua MPC sekarang.
"Saya pribadi sudah belasan tahun berada di Pemuda Pancasila, dan PP sudah merupakan rumah bagi saya. Tapi karena kondisi organisasi di MPC tidak kondusif, terlebih ketua MPC bersikap tidak pro aktif serta tidak mengedepankan kepentingan organisasi, memunculkan ketidakpuasan dari sejumlah pengurus dan kader PP yang kemudian memilih mundur,"jelas Broery yang pernah memimpin 75 orang KOTI PP Bengkalis pada Musda Golkar beberapa tahun lalu di Pekanbaru.
Ditambahkan, Nazri mantan Plt Ketua PAC Rupat senada dengan Broery dimana ia berharap kepengurusan MPC PP Bengkalis dibekukan oleh MPW, demi menyelamatkan organisasi. Karena dengan kondisi yang ada sekarang rasanya mustahil kepengurusan MPC bisa berjalan kondusif.
"Harapan kita MPW merespon tuntutan kami, termasuk puluhan kawan-kawan pengurus MPC yang menyatakan keluar dari kepengurusan, walau sebenarnya mereka masih mencintai Pemuda Pancasila. Tapi situasinya sudah tidak kondusif, roda organisasi tidak berjalan. Sekaligus kami melaporkan ke MPW ketua MPC PP Bengkalis selaku ketua tim formatur penyusunan pengurus usai Muscablub tidak pernah melibatkan kami,sehingga kepengurusan yang ada sekarang kami gugat,"sambung Nazri. (halloriau)
.jpeg)
