DPRD Riau Tuding BPMPD Penyebab Lambatnya APBD Disahkan

DPRD Riau Tuding BPMPD Penyebab Lambatnya APBD Disahkan

HARIANRIAU.CO, PEKANBARU - DPRD Riau menunda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat 2017 yang semula dijadwalkan paling lambat 30 November karena pembahasan antara badan anggaran dan pemerintah yang alot hingga Kamis (1/12) dini hari.

Anggota Banggar DPRD Riau, Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Kamis dini hari mengungkapkan, pengesahan RAPBD terlambat karena ada perubahan pada sejumlah satuan kerja. Dia mencontohkan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Riau yang tak ada dibahas di komisi anggarannya.

"Itu mau disahkan, saya bilang saya tidak mau mengesahkan yang tidak saya mengerti karena APBD itu satu rupiahpun harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa dalam rapat pembahasan itu, rencana kerja anggaran BPMPD tidak ada sehingga harus menunggu dulu. Lalu baru sampai setelah lama menunggu sehingga waktunya molor hingga dini hari.

Kemudian dirinya meminta ketegasan sekretaris daerah kepada Kepala BPMPD. Ketegasan itu agar tahun 2017 gaji BPMPD dibayar, tapi programnya dicoret. Namun menurutnya sekda tidak berani dan anggota DPRD lainnnya juga tidak mau.

"Itu masalahnya, kita membahas APBD lalu kita cap apa yang kita tak mengerti. Itu gila, mau jadi apa DPRD ini," ungkap Anggota Komisi C ini.

Anggota Banggar lainnya, Aherson juga mengatakan dirinya hanya meminta RKA, tapi tidak disiapkan. Alasannya harus digandakan dulu jemput ke kantornya serta telpon ini itu segala macam sehingga menunggu.

"Itu bukan sedikit tapi banyak, jadi bagi yang sudah menyiapkan dilanjutkan, yang belum ditunggu. Apa mungkin kegiatan saja disahkan angkanya tidak tahu. Walaupun ada pergeseran di pembahasan komisi, mestinya itu direkap," sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPMPD Riau, Ismaili Fauzi menyatakan bahwa RKA telah siap. Tapi memang yang akan ditayangkan dalam rapat dengan DPRD masih di kantor bahannya. Lalu itu harus dijemput dan tentunya, kata dia, pihaknya harus menghubungi pegawai dulu.

"Tentu yang namanya pegawai ada yang punya anak, harus menidurkan anak dulu. Masalahnya salah komunikasi saja, anggaran kita sudah masuk dan sudah selesai dibahas," jawabnya. (Antarariau)

Halaman :

Berita Lainnya

Index