Dapat Raport Merah

Kadis Bina Marga Sayangkan Penilaian Ombudsman

Kadis Bina Marga Sayangkan Penilaian Ombudsman
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru, Zulkifli Harun

PEKANBARU - Mendapatkan penilaian buruk dari Ombudsman Riau, yakni raport merah dalam pelayanan terhadap masyarakat, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, yang dulunya sebelum OPD baru memiliki nama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Zulkifli Harun mengatakan tidak mengerti apa yang menjadi indikator penilaian tersebut.

Diwawancarai usai rapat koordinasi hasil kepatuhan 2016, yang dilakukan Ombudsman perwakilan Riau di kantor Walikota Pekanbaru, Rabu, 8 Februari 2017, Zulkifli mengaku kaget terhadap penetapan OPD yang dipimpinnya sebagai satker yang mendapatkan raport merah tahun 2016. Namun begitu dirinya tidak menampik jika penilaian buruk juga didapatkan satkernya pada tahun 2015. 

"Saya nggak ngerti juga, pelayanannya itu sampai zona merah,.di bina marga itu pelayanan publiknya tidak banyak," sebutnya.

Disampaikan Zulkifli, ada dua indikator yang dikategorikan sebagai bentuk pelayanan buruk, yang dilaporkan oleh Ombudsman saat rapat koordinasi. Yang pertama pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) dan PEIL banjir. Namun menurutnya ini masih terkordinasi dengan baik.

"Padahal satu tahun paling banyak 60 peil banjir yang kita keluarkan, tidak pernah lewat dari tiga hari kita kerjakan. Dimana kelemahannya saya tidak tahu. Yang kedua SIUJK, itu juga satu hari kalau persyaratan lengkap wajib keluar itu kalau ada saya'" kata Zulkifli Harun.

Ditanya mengenai evaluasi, sebagaimana yang diintruksikan oleh Pj Walikota, Zulkifli menyebut tidak akan ada tambahan, karena dirinya mengaku telah melakukan kontrol setiap harinya.Ia pun menyayangkan, karena ombudsman dinilai tidak transparan dalam melakukan penilaian.

"Dimana penilaiannya kan kita tidak dikasih.Saya nggak tahu kelemahannya apa, kan jelas kalau misalnya dia mungkin mengatakan pelayanan ini lalai dari tiga hari menjadi seminggu. Mungkin kebetulan waktu saya dinas luar, orang itu minta, karna itu atas nama walikota kan tidak bisa diberikan kebawah," ujarnya lagi.

Tak tanggung, Zulkifli bahkan menyatakan jika dalam pengurusan izin di satkernya, banyak yang menggunakan jasa calo. Ia pun menganggap kemungkinan ini yang menjadi adanya aduan tidak dikeluarkannya SIUJK yang menjadi salah satu indikator pelayanan zona merah di Dinas PU. (frc)

Halaman :

Berita Lainnya

Index