HARIANRIAU.CO INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menilai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Indragiri Hilir lamban.
Pasalnya, hingga saat ini penetapan alokasi dana desa belum dilakukan sehingga berimbas pada semua pembangunan di desa.
"Belum bisa dilakukan, sementara pencairan tahap pertama pada April nanti," ujar Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said saat ditemui diruang Komisi I DPRD Inhil.
Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga menilai lambannya hal tersebut karena kurangnya koordinasi sehingga berbagai tahapan terkendala.
"Penyebabnya karena kurangnya koordinasi kesemua SKPD terkait," imbuhnya.
Untuk itu, katanya lagi, semua SKPD terkait untuk dapat bekerja dengan cepat sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dapat sesegera mungkin dilaksanakan.
"Harapan kita tentunya kepada SKPD terkait untuk bisa menyegerakan proses itu," tuturnya.
.jpeg)
