Dewan Minta Sekolah Izinkan Siswa Ujian Meski Tak Bayar SPP

Dewan Minta Sekolah Izinkan Siswa Ujian Meski Tak Bayar SPP

PEKANBARU - Hingga saat ini wali murid masih dikeluhkan oleh berbagai iuran sekolah yang wajib dilunasi oleh masing-masing siswa dari berbagai tingkat mulai SD dan SMA, bahkan jika tidak bayar konsekuensinya siswa tidak bisa mengikuti ujian.

Hal ini disampaikan oleh Rosita, salah seorang wali murid di salah satu SMP swasta di Kota Pekanbaru. Dimana pihak sekolah meminta pelunasan uang baik itu SPP, uang buku, hingga pelunasan uang masuk yang semua harus dibayar jika ingin mengikuti ujian mid semester.

"Pihak sekolah meminta kami orang tua siswa untuk dapat melunasi segala tunggakan yang ada, padahal ujian akhir nasional maupun ujian akhir sekolah masih beberapa bulan lagi. Kenapa saat ini anak kami tidak bisa mengikuti ujian mid semester," ungkap Rosita.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, H Zulkarnain mengatakan bahwa setiap permasalahan yang ada, harus dicarikan solusinya.

"Tidak mungkin hanya tidak bisa melunasi semua tunggakan menjadi harga mati siswa tidak bisa mengikuti ujian, baik itu ujian mid semester, ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah tentunya ini tidak dibenarkan. Kita minta sekolah-sekolah swasta yang ada untuk mengizinkan terlebih dahulu anak-anak yang telat dalam pembayaran atau belum sanggup untuk pelunasan agar dapat mengikuti ujian terlebih dahulu," ujar Zulkarnain, anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Senin (6/3/2017).

Menurut politisi PPP ini lagi, jika pihak sekolah meragukan ketidaksanggupan orang tua siswa apabila anak-anak muridnya terlebih dahulu mengikuti ujian tentunya, Ia meminta pihak sekolah harus membicarakan ini dengan orang tua siswa serta dengan membuat perjanjian karena kita juga harus memikirkan masa depan para siswa.

"Jika sekolah meragukan, di awal tentunya pihak sekolah bisa membuat perjanjian dengan orang tua siswa apakah pelunasan tersebut bersifat diangsur, dan adanya donatur dari pihak sekolah. Yang jelas siswa-siswa yang menunggak pembayaran harus diberikan hak untuk mengikuti ujian," ungkapnya.

Lebih lanjut Zulkarnain meminta kepada pihak sekolah agar siswa-siswa yang masih memiliki tunggakan untuk tetap dapat mengikuti kegiatan ujian. Jika tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian ini tentunya pihak sekolah salah dan ini tidak diperbolehkan.

"Kita minta kepada dinas terkait untuk memberi suatu ketegasan untuk mengarahkan sekolah-sekolah swasta yang ada dapat memperbolehkan muridnya untuk mengikuti ujian terlebih dahulu. Jangan karena kejadian seperti ini menghambat pendidikan anak-anak, masih banyak solusi yang bisa dicari, dan sekolah harus memiliki kebijakan itu," tuturnya. (Hlr)

Halaman :

Berita Lainnya

Index