DPRD Pekanbaru Nilai Progam Kartu Indonesia Pintar Tak Jelas

DPRD Pekanbaru Nilai Progam Kartu Indonesia Pintar Tak Jelas
Ilustrasi

PEKANBARU - Zainal Arifin, anggota DPRD Kota Pekanbaru ini menilai program Indonesia Pintar yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak jelas bahkan tidak berjalan secara maksimal di beberapa daerah di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru Riau.

Hal ini dilihat banyaknya keluhan dari masyarakat terkait realisasi dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukkan untuk bantuan siswa miskin yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK dan berbagai pusat pelajaran lainnya.

"Banyak Masyarakat kurang mampu yang memiliki anak berprestasi ingin mendapatkan KIP untuk kelanjutan pendidikan bagi anaknya, namun  program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terdapat di daerah tidak begitu jelas, karena progaram tersebut merupakan program dari kementerian pusat," ujar Zainal Arifin, Rabu (8/3/2017) seperti dilansir halloriau.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan dan mempertanyakan data yang diambil kementerian terhadap siapa saja yang mendapatkan KIP tersebut.

"Setelah kami mengkonfirmasi kepada Dinas Sosial Pekanbaru, mereka mengatakan bahwa data yang digunakan Kementerian Sosial yang ada tersebut data dari tahun 2011 yang perlu diverifikasi lagi, karena data tersebut sudah lama," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dapat kembali mendata secara ulang dan turun kepada masyarakat rielnya seperti apa akan menjadi tahu.

"BPS harus mengupdate data dengan melibatkan RT/RW setempat karena yang tau data warga miskin itu adalah mereka yang selama ini merupakan data lama yang tidak update karena banyak warga yang meninggal dan sudah pindah keluar daerah," tuturnya.

 

Halaman :

Berita Lainnya

Index