PEKANBARU - Kementerian Kelautan dan Perikanan RI meminta Pemerintah Provinsi Riau lebih akurasi dalam melakukan pendataan nelayan tradisional di daerah setempat untuk mendapatkan database kartu nelayan.
"Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dituntut untuk bekerja lebih baik lagi sehingga mendapatkan akurasi objek yang akan memperoleh kartu nelayan," kata Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Rifky Effendi Hardjanto di Pekanbaru, Jumat.
Menyoal adanya sebaran kartu nelayan yang dinilai tidak tepat sasaran, ditanggapinya kesalahan pendataan bisa saja terjadi. Namun pihaknya percaya bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan setempat telah bekerja proaktif dalam melakukan pendataan.
"Satu dua tentu ada yang miss pendataannya. Tapi perlu ditelusuri juga kadang-kadang kan nelayan tidaklah profesi single adakalanya tidak musim tangkap ikan dia beralih profesi. Nah ini kadang-kadang ada yang menilai tidak tepat sasaran, padahal bukan seperti itu," ujarnya pula.
Ia memperkirakan pada 2017, penerima kartu nelayan di Provinsi Riau mencapai 2.000 orang. Diharapkannya nelayan tradisional dapat terbantu dengan adanya program pemerintah pusat yang diperuntukan bagi pemerintah daerah setempat.
"Kemudian program KKP lainnya kita bantu asuransi nelayan, alat tangkap ikan, infrastruktur, bisnis budaya, serta titik rantai dingin (es) yang penting untuk kesegaran ikan," klaimnya.
Dijelaskannya, Pemprov Riau mempunyai catatan (PR) besar untuk menggarap potensi perikanan kelautan setempat. Apalagi kawasan pesisir yang dimiliki cukup luas dengan panjang garis pantai mencapai 2.079 kilometer namun belum sepenuhnya dimanfaatkan optimal.
"Memetakan potensi perikanan, rill produksi sektor perikanan tangkap, budidaya laut, payau dan darat masih menjadi catatan," ujarnya pula.
Disinggung mengenai, kesejahteraan nelayan kawasan pesisir Riau, Ia menilai masih tertinggal jika dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan.
"Ini PR besar juga bagi Riau terkait kesejahteraan nelayan. Namun bicara bisnis di sektor perikanan gratenya terbuka. Sunrise bisnis yah sektor ini, cuma belum keliatan saja," sebutnya pula.
Sementara, Pemprov Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di beberapa kesempatan, tengah serius mengembangkan potensi di sektor perikanan dan kelautan, pasalnya hanya ratusan meter saja yang termanfaatkan padahal panjang garis pantai Riau cukup panjang.
Geliat perikanan sangat positif untuk terus didorong sehingga berimbas pada pergerakan ekonomi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan.
Peluang lainnya, kata Andi Rachman, sektor tersebut dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan, pasalnya ada sejumlah kawasan pesisir yang dimiliki tersebar di Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Kota Dumai.
"pelabuhan terprogram," ujarnya pula.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tercatat potensi kelautan di daerah itu mencapai 140.000 ton per tahun, dan terus mengalami peningkatan. Sementara potensi perikanan budidaya mencapai 40.000 ton pertahunnya. (Ant)
.jpeg)
