PEKANBARU - Anggota Komisi A DPRD Riau kembali menjadwalkan hearing atau dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah setempat terkait dugaan praktik jual beli dalam asesmen pejabat Eselon II, III, dan IV beberapa waktu lalu.
"Kita masih komit (untuk meminta data hasil assesment). Kita akan rapatkan lagi dengan teman-teman di Komisi A untuk jadwalnya," kata Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi di Pekanbaru, Jumat.
Komisi A DPRD Riau yang membidangi pemerintahan dan hukum sempat beberapa kali menjadwalkan pemanggilan untuk mengkonfirmasi data-data asesmen (lelang terbuka) di Lingkup Pemprov Riau, namun urung dilakukan karena Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi yang merupakan Kepala Baperjakat Riau tengah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan I.
Pemanggilan kembali direncanakan mengingat beberapa hari lalu, Ahmad Hijazi sudah terlihat berada di Pekanbaru. Selain BKD yang ikut dimintai keterangan juga Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Riau, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Riau, serta UPT Assesment Riau.
"Saya belum konfirmasi sama kawan-kawan. Rapat lagi di Komisi. Kapan mau kita panggil, kita rapat di komisi dulu untuk menjadwalkan kembali," kata Politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Riau pernah mengancam akan mengajukan hak interpelasi terkait dugaan penyimpangan dalam penempatan pegawai di Pemprov Riau.
Selain itu, Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum tersebut juga mengancam akan melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara jika BKD Riau tetap menolak memperlihatkan data hasil asessment pegawai Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Riau. (Ant)
.jpeg)
