PEKANBARU - Banggar DPRD Riau dan TAPD Pemprov Riau akan melanjutkan pembahasan APBD murni Provinsi Riau tahun anggaran 2018 setelah reses.
Anggota DPRD Riau akan memulai kegiatan reses pada 18 hingga 23 Agustus. Usai reses, pembahasan KUA PPAS APBD murni 2018 itu akan di lanjutkan.
"Kita stop pembahasannya dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah reses anggota dewan," sebut Wakil Ketua DPRD Riau yang juga salah seorang pimpinan Banggar, Sunaryo, Rabu (16/08/2017).
Lebih jauh Sunaryo menjelaskan, sebelumnya Banggar dan TAPD masih membahas masalah pendapatan di APBD murni tersebut. Pembahasan selanjutannya setelah reses juga masih menyangkut pendapatan karena belum final angkanya.
Namun pendapatan di targetkan tahun 2018 sebesar Rp 8,7 Triliun totalnya, sehingga di prediksi APBD Riau tahun 2018 mencapai Rp 8,7 Triliun.
Dia menambahkan, jumlah itu turun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp10, 7 Triliun. Pasalnya, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tidak dihitung sebagai pendapatan lagi, dan tidak dimasukan ke APBD seperti tahun sebelumnya.
"Silpa tidak di masukan lagi karena merupakan pekerjaan sudah dilaksanakan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Silpa di masukan sebagai pendapatan APBD," jelasnya dilansir RRI.
Banggar, lanjutnya, berharap MOU KUA PPAS APBD murni 2018 dapat dilakukan akhir Agustus ini, karena pembahasan draft KUA PPAS itu di targetkan tuntas bulan ini juga.
"Namun Sebelum MOU APBD murni 2018 , draftnya akan di bahas di komisi-komisi yang akan meneliti secara detil dan kegiatan atau program yang tidak sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau akan di keluarkan," tuturnya.
Setelah itu selesai, kata politisi PAN Riau itu, baru dewan akan membahas APBD perubahan 2017. Sekarang TAPD Pemprov sedang mempersiapkan APBD perubahan itu.
"September Banggar dan TAPD mulai bahas APBD perubahan 2017, ada komitmen kita bersamà untuk menyelesaikan pembahasan apbd murni dan perubahan. Idealnya bulan Agustus, namun tidak ada masalah masih dalam batas waktu toleransi," tutupnya.