HARIANRIAU.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Provinsi Riau akan tetap mempekerjakan sebanyak 5.000 tenaga honorer walaupun saat ini terjadi defisit keuangan daerah.
"Sejauh ini belum ada pemikiran untuk merumahkan atau memberhentikan 5.000 tenaga honorer. Bahkan belum ada rencana untuk memotong honorarium mereka, walaupun terjadi defisit keuangan daerah sekitar Rp1,4 triliun," ujar Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di Bengkalis, Sabtu.
Ia mengatakan, langkah lain yang akan ditempuh untuk merasionalisasi terhadap anggaran yang defisit dengan memangkas sejumlah kegiatan di seluruh organiasi pemerintahan daerah (OPD) yang tidak dianggap penting.
"Kegiatan yang tidak penting harus di pangkas, dan juga terhadap kegiatan fisik yang sebelumnya sudah direncanakan tentu akan dikurangi, mengingat anggaran defisit yang terjadi saat ini cukup besar," kata Bupati.
Ditegaskannyam, akibat defisit keuangan dan untuk menyelamatkan APBD, memang ada daerah di Provinsi Riau yang sudah mengambil langkah dengan cara merumahkan atau memberhentikan tenaga honorer.
"Sementara daerah lain menempuh cara yang dengan memebrhntikan dan ada juga menyusutkan honorarium yang diberikan sebesar antara sepertiga sampai seperempat besaran yang diterima sebelumnya. Misalnya, jika sebelumnya Rp1,5 juta per bulan, dirasionalisasi menjadi Rp375 perbulan," ujar Bupati.
Dikatakan oleh mantan Kades Muara Basung ini, APBD Kabupaten Bengkalis 2018 yang disahkan sebesar Rp3,6 triliun, defisit angaran sebesar Rp1,4 Tiliun. Diperkirakan terealisasi hanya Rp2,2 triliun atau 61,11 persen.
"Sisanya, dari Rp2,2 triliun tersebut, sekitar Rp1,4 triliun atau 63,64 persen bakal terserap untuk belanja pegawai. Dengan kata lain, dana yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan kurang lebih Rp800 miliar.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan mendukung langkah dari Pemkab Bengkalis untuk tidak merumahkan terhadap ribuan tenaga honorer yang ada saat ini, dan berharap masyarakat memahami atas kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini.
"Jangan lagi menyamakan kondisi saat ini dengan 10 tahun yang lalu dimana keuangan daerah saat itu "berlimpah ruah", seperti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan yang sangat besar. Bahkan jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah," pesannya seperti dikutip dari laman antarariau.com.
Ditambahkannya, legislatif dan eksekutif dalam waktu dekat akan kembali melakukan rapat bersama membahas rasionaliasi anggaran tersebut, tentunya dalam rasionalisasi nanti akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga terhadap honorer.