T Kashar: Penundaan Realisasi Tanaman Kehidupan Bisa Timbulkan Gejolak

Ahad, 19 Mei 2019 | 14:24:16 WIB
Drs H Tengku kashar haroen M.Si

HARIANRIAU.CO - Keberadaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di 'Negeri Amanah' kembali dipertanyakan, hal tersebut terkait belum direalisasikannya tanaman kehidupan di Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, padahal perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2000 silam.

Statement itu disampaikan Tengku Kashar yang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang tidak lain adalah adik bungsu dari Sultan Kerajaan Pelalawan. Menurutnya dalam merealisasikan tananam kehidupan, RAPP tidak boleh tebang pilih, karena bisa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi Tengku Kashar menyebutkan bahwa Kelurahan Pelalawan merupakan cikal bakal dari berdirinya Kabupaten Pelalawan, untuk itu perlu kebijaksanaan perusahaan bubuk kertas terbesar di Asia tersebut agar segera merealisasikan kewajibannya terhadap masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan itu beroperasi.

"Kita minta RAPP segera realisasikan tanaman kehidupan, yang kita takutkan kalau ditunda-tunda akan terjadi gejolak antara masyarakat dan perusahaan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua I Majelis Kemajuan Pembangunan (MKP) Pelalawan itu.

Kembali pada realisasi tanaman kehidupan, Tengku Kashar juga meminta penyegeraan pembayaran itu mengingat RAPP sudah beroperasi hampir 20 tahun. Sehingga apabila lambat direalisasikan, maka semakin besar anggaran yang akan dikucurkan, akibatnya akan menjadi beban besar bagi perusahaan.

"Agar jangan menumpuk, sebaiknya realisasikan segera," ingatnya.

Disisi lain, Asyiruddin, Ketua Tim Perundingan Tanaman Kehidupan Kelurahan Pelalawan mengaku hingga saat ini masih menunggu waktu kesiapan dari RAPP untuk melakukan perundingan.

Dikatakannya, awalnya perundingan direncanakan dalam minggu ini, namun terdapat perubahan dimana perusahaan meminta perundingan dilakukan setelah lebaran.

"Kita masih menunggu waktu kesiapan RAPP, namun kita minta jangan terlalu diulur. Sebab yang diminta masyarakat tidak banyak, cukup perusahaan mengakui berapa kewajiban yang akan direalisasikan dan kapan akan ditunaikan," tutupnya.


Dedi

 

Terkini