HARIANRIAU.CO - Ketersediaan data yang valid dan akuntabel merupakan suatu elemen penting dalam perencanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Ddesa dan Kelurahan. Karena data yang valid dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau Drs Syarifuddin AR, MSi, saat membuka kegiatan Pelatihan penyusunan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) di Provinsi Riau, Selasa (23/7/2019), kemarin di Hotel Furaya Pekanbaru.
"Hal ini ditegaskan oleh pemerintah dalam uu nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 31, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Syarifuddin.
Syafruddin menambahkan, setelah vakum lebih kurang Dua tahun, tahun ini Pemerintah Provinsi Riau kembali mengadakan pelatihan penyusunan data Prodeskel. Dengan harapan dan tujuan percepatan ketersediaan data Prodeskel yang sangat membantu dalam penyusunan program perencanaan pembangunan baik ditingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, bahkan sampai ketingkat nasional.
"Terlebih lagi akan sangat membantu pemerintah kabupaten dalam membuat dan menetapkan peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja (sotk) pemerintah desa yang berdasarkan permendagri 84 tahun 2015, karena jumlah kaur dan kasi di desa menyesuaikan dengan hasil klasifikasi atau tingkat perkembangan desa yaitu swasembada, swakarya dan swadaya," ujar Dia.
Oleh karena itu, melalui forum ini Syarifuddin meminta peserta untuk fokus kepada materi yang disampikan oleh para narasumber maupun fasilitator dalam kegiatan pelatihan ini sehingga transfer ilmu dan pengetahuan dapat berlangsung secara optimal. Manfaatkan kegiatan ini sebagai media untuk diskusi dan tukar pikiran dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.
"Lakukan input/entri data secara full sehingga setelah selesai pelatihan ini diharapkan sebanyak 36 Desa/Kelurahan yang hadir saat ini dapat menambah progres Riau secara Keseluruhan, Kepada pendamping kabupaten/kota diharapkan membantu memfasilitasi sehingga mempercepat kinerja petugas atau operator penginputan data Desa/Kelurahan," ungkapnya.
Sementara Ketua panitia acara yang juga merupakan Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Aswandi, MSi, menjelaskan, kegiatan ini diikuti 36 orang yang berasal dari pejabat PMD Kabupaten/kota 1 orang dan perwakilan 2 desa/kelurahan masing 1 (satu) orang tiap Kabupaten/kota. (MCR)