HARIANRIAU.CO - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta kepala sekolah SMA/SMK sederajat di Provinsi Riau tidak main-main dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 ini.
Disamping itu, Gubri Syamsuar juga meminta kepala sekolah tidak membuat kebijakan sendiri, seperti menambah Rombongan Belajar (Rombel) yang tidak sesuai dengan aturan.
"Saya sampaikan juga kepada bapak ibu kepala sekolah jangan dibuat kebijakan sendiri oleh kepala sekolah. Ini ada kejadian juga dulu, misalnya ditambahnya rombelnya ini. Ini tolong diawasi ini," katanya, dalam launching PPDB online tingkat SMA/SMK sederajat di Riau, berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (20/6/2022).
Orang nomor satu di Riau ini menegaskan, jika ada kepala sekolah yang berani main-main dan berbuat diluar aturan, maka ia tidak segan-segan memberikan teguran atau bila perlu dicopot dari jabatannya.
"Sebab yang menanggungnya kami, kami yang dikritik. Pokoknya kalau sesuai kapasitas itu misalnya dua rombel, misalnya 38 kali dua sudah segitu saja jangan ditambah-tambah," ungkapnya.
"Jadi ini juga kadang-kadang maaf ni, mudah-mudahan tidak betul dugaan saya, ada kepentingan ada usaha mencari pulus. Kalau memang ketahuan ini, saya kasih tahu Kapolda atau Kajati," tambahnya.
Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan agar kepala sekolah tidak main-main, karena tujuan pelaksanaan PPDB secara online untuk keterbukaan informasi.
"Sehingga nanti tidak ada lagi hal-hal yang dapat mengganggu dari kelancaran PPDB," ujarnya.
Syamsuar mengharapkan pula agar para kepala sekolah di Riau dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan betul-betul dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaiknya.
Sehingga nanti diharapkan apa yang menjadi harapan bersama terciptanya anak-anak yang berkualitas dari sekolah-sekolah yang ada di Riau dapat terwujud.
"Ini juga sebetulnya dengan banyak orang ke sekolah negeri ini karena memang tidak ada lagi pungutan-pungutan yang seperti dulu, karena itulah sekarang semua anak-anak masuk sekolah negeri dan itu wajar-wajar saja karena memang tidak ada bayaran apalagi anak-anak yang dari keluarga miskin semuanya ditanggung pembiayaannya," ucapnya.
"Kita berharap PPDB ini dapat berjalan lancar dan aman," tutupnya.