HARIANRIAU.CO - Petani sawit kembali menjerit dikarenakan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang semakin hari kian menurun. Hal ini turut menarik perhatian Pengurus Pusat Barisan Muda Riau (PP BMR). Melalui Sekretaris Umum PP BMR Ali Junjung Daulay, pihaknya menilai hal tersebut tentu saja membuat miris keadaan.
Bagaimana tidak, kondisi ini turut menghancurkan ekonomi dan dapur para petani sawit Riau yang bergantung hidup pada sawit. Tak hanya itu, multi player effect dari sawit pun sangat mempengaruhi sendi-sendi aspek sosial, ekonomi, ekologi dan aspek keamanan.
"Kita tahu, penurunan harga TBS yang kian hari semakin menurun dikarenakan menumpuknya tangki - tangki Crude Palm Oil (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), ditambah melambatnya penyerapan industri pengolahan (refinery). Semuanya ini terjadi karena tersumbatnya ekspor CPO dan turunannya" ujarny.
Bahkan Ali mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan dari petani sawit yang mengatakan harga TBS saat ini sudah menyentuh Rp400-800 per kilogram untuk petani swadaya.
"Harus ada kebijakan strategis yang dijalankan. Kesempatan ini juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil untung dan memanfaatkan politik," ujarnya.
Ali melihat dalam kondisi ini tidak satupun pihak yang diuntungkan, malah menjadi bahan ejekan dari negara tetangga karena kita terjebak dalam kasus langkanya minyak goreng dan justru menghancurkan bahan baku minyak goreng.
"Jangan ada yang coba-coba bermain dalam situasi kisruh ini, kami tidak segan-segan bertindak dan kami akan kawal terus," tegas Ali.
Hal senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi PP BMR Junelka Lisendra Padang. Penuruan harga TBS diakibatkan kesalahan pengambilan kebijakan pasca pencabutan larangan ekspor. Seharusnya urusan migor ini dapat disubsidi melalui dana BPDPKS.
"Tak perlu ribet-ribet yang justru menghancurkan sawit Indonesia", ujarnya.
Menurut Junelka, pemerintah harus segera tetapkan kebijakan strategis terkait minyak sawit dalam negeri untuk mendongkrak harga TBS yang kian anjlok untuk menjaga stabilitas ekonomi para petani sawit yang hidupnya digantungkan pada sawit.
BMR turut meminta kepala daerah beserta anggota DPRD Riau jangan berdiam diri, dikarenakan ini menyangkut hak hidup orang banyak.
"Kami PP BMR meminta Gubernur Riau untuk segera surati Kepala Daerah kabupaten kota untuk melakukan pengawalan terhadap harga TBS. DPRD Riau pun begitu lakukan pengawasan jangan hanya berdiam diri," lanjut Junelka dikutip dari laman riauaktual.com.
"Kami berikan waktu 3 kali 24 jam, kalau tidak ada langkah pengawalan tersebut kami akan datangi kantor Gubernur dan DPRD Riau. Kami mendukung penuh Asosiasi sawit atau siapapun yang sudah memperjuangkan harga TBS petani sawit. Dan sebaliknya kami mengutuk bagi siapapun yang coba-coba menyudutkan petani sawit yang saat ini sudah sangat terancam dapur rumah tangganya," tegasnya.