HARIANRIAU.CO -Dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu adanya suatu sistem yang tertata dengan baik, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang amanah Hal ini disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Joni Irwan saat menghadiri Forum Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Badan Usaha di Hotel Pangeran, Selasa (28/6).
“Dengan melibatkan berbagai macam pihak, stakeholder, organisasi profesi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Implementasi jaminan sosial kesehatan dimasyarakat adalah bersifat wajib,” ujar Asisten III.
Asisten III menekankan perlu adanya persamaan presepsi, penguatan strategi, koordinasi serta terjalinnya kerjasama yang baik untuk memberikan berbagai kemudahan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Adapun dilaksanakannya forum ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan yang optimal bagi segmen PPU BU dan anggota keluarga. Kedua, tercapainya komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan, pemangku kepentingan pekerja, instansi ketenagakerjaan serta pemangku kepentingan lainnya.
“Ketiga, menjadi media koordinasi antar instansi dan lembaga, organisasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pendafaran, kebenaran data dan kepatuhan membayar iuran, serta mekanisme PHK bagi PPU BU sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN.
“Semoga dengan adanya forum ini tujuan Pemerintah Pusat, Daerah dan Provinsi untuk memberikan kepastian perlindungan bagi seluruh rakyat khususnya dibidang kesehatan dapat terwujud dengan baik,” tutup Asisten III.