HARIANRIAU.CO - Dalam rangka percepatan penurunan stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau bentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah 10.674 orang dan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di Riau.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Riau Mardalena Wati Yulia pada kegiatan audiensi Wakil Gubernur Riau bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Di Kediaman Wagubri, Senin (18/7).
“10 ribu orang ini sudah kita bekali. Akhir 2021 dan Juni ini sudah selesai semua orientasinya. Mengenai apa tugas mereka,” ujarnya.
Adapun TPK terdiri dari Kader TP PKK, Kader KB, dan Bidan Desa yang di SK-kan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Namun jika di Desa tersebut tidak terdapat Bidan, maka dapat diambil Bidan dari Desa terdekat yang juga tergabung dalam TPK.
“TPK ini akan mendampingi keluarga yang beresiko stunting,” ucap Mardalena.
Selain itu, BKKBN juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui anggaran BKKBN, yang fungsinya sebagai konsultasi, koordinasi dan pengutan penyediaan data.
“Dalam hal ini membantu Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Satgas ini diketuai oleh Pak Rozi, ada dua orang manager bidang data dan program, seorang staff kantor dan 11 Technical Assistant,” jelasnya.
Selain itu, BKKBN juga membentuk Tim Audit di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melibatkan Dokter Anak, Dokter Obgyn, Ahli Gizi, dan Psikolog.
“Kemarin terpilih salah satunya sebagai praktek baik yang sudah dilaksanakan sesuai mekanismenya adalah Kabupaten Indragiri Hulu,” ucapnya.
Adapula program asupan anak stunting, dimana selama enam bulan anak tersebut diberikan tambahan makanan yang bergizi.
“Kita dapat dari Pertamina Hulu Rokan sebanyak 100 paket selama enam bulan. Untuk 100 orang anak stunting,” tutupnya.
Untuk itu, Wagubri, Edy Natar Nasution megapresiasi hal ini. Wagubri menekankan untuk TPK, selain menjalankan tugas dan perannya, juga perlu memperhatikan cara berkomunikasi dan penyampaiannya kepada masyarakat.
“Jadi TPK ini terbentuk. Penting untuk dia tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga dia tahu kapan dan dimana dia harus berbuat. Mudah – mudahan ini bisa dilakukan dengan baik,” harap Wagubri. (mcr)