HARIANRIAU.CO - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa maksud dari program pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa ini diharapkan untuk mendorong percepatan peningkatan kemajuan desa dan BUMDes yang ada di Provinsi Riau.
Datuk Seri Setia Amanah ini menyebutkan, besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada desa tahun 2022 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diberikan secara merata pada setiap desa.
Ia menjelaskan, mulai pada tahun 2022 ini, besaran BKK kepada desa disesuaikan dengan klasifikasi perkembangan BUMDes. Perbedaan ini dilakukan dalam rangka untuk mendorong dan memotivasi BUMDes, agar terus bergerak dan berkembang sebagai motor penggerak perekonomian desa.
"Hal-hal ini kami sampaikan agar kita satu bahasa agar kita mengangkat desa ini dan mendorong kemajuan desa," ucapnya, di Hutan Kota Bagansiapiapi, Minggu (24/7/22).
Orang nomor satu di Provinsi Riau ini menyebutkan, selain untuk mendorong kemajuan BUMDes, BKK juga bisa dimanfaatkan dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting di tingkat desa.
Selain itu, penggunaan BKK desa juga bisa dipergunakan untuk bantuan usaha bagi rumah tangga miskin dan/atau keluarga terindikasi stunting, berupa alat kerja atau alat produksi pendukung kegiatan usaha, atau dapat juga berupa bantuan bibit ternak/ikan, benih ataupun tanaman.
Sehingga keluarga yang belum beruntung tersebut (miskin) dan terindikasi stunting dapat memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, sehingga nantinya diharapkan mampu memenuhi kecukupan kebutuhan hidup keluarganya.
"BKK desa juga bisa dipergunakan untuk bantuan material pembangunan sanitasi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) bagi rumah tangga miskin dan/atau keluarga terindikasi stunting," ucapnya.
Selain itu terang Gubri, BKK desa bisa pula dipergunakan untuk bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin atau terindikasi stunting, berupa pakaian seragam sekolah, sepatu, tas dan buku-buku pelajaran.
"Dalam mendukung penanggulangan stunting, kami juga telah mengalokasikan dana operasional Posyandu sebesar Rp 8 juta bagi setiap desa yang penggunaannya diatur dalam petunjuk teknis BKK kepada desa tahun 2022," ucapnya.
Ia melanjutkan, sebagai bentuk upaya dalam mencetak penghafal Alqur’an di Bumi Melayu Riau ini, maka melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada desa tahun 2022, juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 juta untuk insentif dua orang guru tahfiz selama 6 bulan dan dana pendukung operasional pelaksanaan tahfiz sebesar Rp 5 juta.
Kemudian terangnya, dalam upaya untuk membangun jiwa dan semangat kewirausahaan para pemuda/pemudi yang ada di desa, sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi aktor penggerak perekonomian di desa, maka telah dialokasikan dana untuk pelatihan kewirausahaan bagi pemuda/pemudi yang ada di desa sebesar Rp 8 juta.
"Kami mengharapkan peran camat agar terlibat aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sekaligus melaporkan perkembangan penggunaan dana BKK di wilayah kerja masing-masing, antara lain perkembangan BUMDes, penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting serta perkembangan tahfiz," ucapnya.
"Selanjutnya kami mengharapkan dan terus mengingatkan Kades, agar dalam pelaksanaan kegiatan BKK kepada desa dari Pemerintah Provinsi Riau ini haruslah sesuai dengan perencanaan dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya.