Harianriau.co - Pasangan calon Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) nomor urut 2, Ferryandi dan Dani M Nursalam mengikuti Deklarasi Damai yang ditaja Polres Inhil, Sabtu (28/9/2024), di Lapangan Kantor Bupati.
Deklarasi pilkada damai sekaligus Kirab Budaya ini diikuti seluruh paslon mulai dari Paslon Nomor Urut 1 Ustadz Suhaidi - Syamsuddin Uti, Nomor Urut 2 Ferryandi - Dani M Nursalam, Nomor urut 3 Mimi Lutmila - Prof Sufian dan Nomor urut 4 Herman - Yuliantini.
Usai kegiatan, Calon Bupati Inhil, Ferryandi saat diminta keterangan oleh awak media bersepakat mematuhi aturan penyelenggaraan Pilkada.
"Alhamdulillah ini salah satu bukti kesepakatan seluruh kandidat untuk sama sama mematuhi dan bersepakat untuk menyelenggarakan pilkada secara damai tahun 2024," ujarnya.
Ia percaya masyarakat Inhil akan memilih pemimpin terbaik pada 27 November mendatang.
"Tentunya ini adalah harapan masyarakat Inhil (terpilihnya pemimpin Inhil,red). Semoga kedamaian akan membawa kebaikan, memilih pemimpin yang terbaik pada tanggal 27 November 2024," terangnya.
Sebelumnya, Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan dalam sambutannya, mengatakan saat ini kita berada dalam tahapan kampanye.
"Kemudian akan memasuki masa-masa tenang, pengumpulan suara, pleno dan akhirnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang terpilih adalah pemimpin yang mewakili kita yang akan bertanggung jawab atas masa depan daerah kita," kata Kapolres Inhil.
Ia mengajak semua yang hadir untuk menyamakan suara, memilih pemimpin dengan hati nurani, bersih dan tidak terpengaruh pada politik uang atau kampanye hitam.
"Selain itu dalam proses ini, mari kita jaga ketertiban perdamaian. Kita adalah bagian dari sebuah masyarakat, peraturan adalah kunci menjaga stabilitas. Mari kita lakukan semua proses dengan damai, menghormati perbedaan pendapat dan memastikan bahwa setiap suara warga negara dianggap sebagai pembangunan daerah," ajaknya.
Ia juga menguraikan inti terciptanya Pilkada Damai, pertama Pilkada sebagai implementasi kedaulatan rakyat, kedua sebagai sarana pembentukan partai politik, ketiga sebagai sarana Pergantian pemimpin negara konstitusional, keempat sebagai sarana politik yang memperoleh legitimasi dan kelima sebagai sarana partisipasi politik masyarakat secara langsung.
"Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan komitmen semua calon kepala daerah, demi suksesnya pelaksanaan pilkada yang aman dan kondusif," terang AKBP Budi.