HARIANRIAU.CO - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Program Strategis Nasional di bidang pendidikan. Salah satu langkah konkret adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan eks Kampus IPDN Ujung Tanjung, yang selama ini terbengkalai dan tidak termanfaatkan secara optimal.
Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial sebagai upaya memberdayakan pendidikan masyarakat dari kalangan kurang mampu. Kini, Rohil diproyeksikan sebagai daerah percontohan pelaksanaan program tersebut.
Wabup Rohil: “Jangan Sekadar Terjebak Rapat, Besok Kita Turun Langsung ke Lapangan”
Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kantor Bupati Rohil pada Senin (26/05/2025), Wakil Bupati Jhony Charles menegaskan bahwa realisasi Sekolah Rakyat harus segera dimulai. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diminta terlibat aktif.
“Jangan sekadar terjebak dalam forum rapat. Bila perlu, esok pagi kita turun langsung ke lokasi eks Kampus IPDN untuk melakukan peninjauan dan menginisiasi aksi nyata,” tegas Jhony Charles saat memimpin rapat.
Politisi NasDem itu juga menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi bangunan eks IPDN yang dibiarkan rusak dan terbengkalai. Ia bahkan mengungkap bahwa sebelumnya ia telah mengalokasikan dana pribadi untuk mendirikan lembaga pendidikan di lokasi tersebut. Namun, karena Sekolah Rakyat merupakan program nasional dengan dukungan lintas kementerian, ia memilih mendorong percepatan program ini secara kolektif.
Sinergi OPD, Satpol PP, dan CSR Swasta Diminta Turun Tangan
Dalam eksekusi awal proyek, Wabup meminta Satpol PP segera melakukan pembersihan kawasan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), serta menginstruksikan agar semua OPD menguasai detail teknis proyek di lapangan.
“Saya minta program ini dikawal serius. Hari ini juga kita harus menguasai detail teknis di lapangan,” ujarnya.
Rohil Jadi Proyek Percontohan Sekolah Rakyat Nasional
Jhony Charles menyebut bahwa Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan sebagai master project Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat. Peluang besar ini, katanya, tidak boleh disia-siakan, dan seluruh sumber daya daerah harus diarahkan untuk mendukungnya.
Soal kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), ia meminta Dinas Pendidikan menyusun mekanisme rekrutmen guru berbasis penilaian profesional dan transparan.
“Yang paling penting, pengajar harus berasal dari Rohil, bukan dari luar daerah,” tegasnya.
“Sebanyak 27 orang tenaga pendidik harus bersedia tinggal di lingkungan sekolah,” tambahnya.
Delapan Blok Bangunan Akan Dioptimalkan, Siswa Prioritas dari Keluarga Termiskin
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Sosial Rohil, Alam Jaya Putra, menyampaikan bahwa setelah dilakukan rehabilitasi, gedung eks IPDN akan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Tak hanya sebagai Sekolah Rakyat, kawasan seluas 8 hektar tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai Balai Latihan Kerja (BLK), guna menunjang pendidikan dasar hingga menengah secara terintegrasi.
“Siswa akan dibekali laptop dan berasal dari keluarga pada Desil 1 dan 2. Artinya, kita memberikan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat termiskin,” jelas Alam.
Sebanyak delapan blok bangunan direncanakan menjadi fasilitas utama Sekolah Rakyat. Langkah ini diyakini menjadi solusi konkret dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan keterampilan generasi muda di Rokan Hilir.