INDRAGIRI HILIR - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir melakukan launching pencanangan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (28/2/2017).
Launching tersebut dilaksanakan di aula Sri Gemilang Kantor Bea Cukai Tembilahan itu tampak dihadiri Kepala BC Kanwil Sumbar-Riau yang diwakili Kabid Kepatuhan Internal, Kepala BC Tembilahan dan jajaran, Kapolres Inhil, Kasdim 0314, Mayor Inf Suratno, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Setdakab Inhil, Sari'e, Ketua Tim Saber Pungli Inhil, Kompol Azwar serta stake holder terkait seperti importir, tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Inhil melalui Sar'ie mengatakan bahwa Pemkab Inhil sangat mendukung dan mengapresiasi atas launching WBK dan WBBM di Kantor Bea Cukai Tembilahan ini.
"Kita pahami bersama bahwa KPPBC TMP C Tembilahan kinerjanya bersentuhan langsung dengan para pengguna jasa sehingga dengan adanya zona integritas ini semoga semakin mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," sebut Sar'ie.
Ditambahkannya lagi bahwa untuk tindak lanjut atas kegiatan hari ini pihaknya akan segera meminta langkah-langkah dan kebijakan terkait di seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil dalam rangka mendukung program tersebut.
"Mari kita dukung dan berusaha bersama-sama mensukseskan zona integritas bebas korupsi ini. Kita harapkan kepada masyarakat agar dalam berurusan dilakukan secara langsung dan tidak melalui pihak calo," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bea Cukai Tembilahan, Sulaiman memaparkan bahwa hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) jika setiap kantor instansi pemerintah agar bisa berpredikat menjadi wilayah yang bebas dari tindakan korupsi.
"Jadi ini langkah awal bahwa Bea Cukai Tembilahan punya komitmen sebagai kantor yang bebas korupsi dan wilayah yang bersih serta melayani," sebut Sulaiman.
Ditambahkannya lagi bahwa selanjutnya nanti akan ada penilaian dari Menpan RB, Ombudsman serta dari KPK dan jika pihaknya bisa mendapat predikat itu maka Insya Allah akan diumumkan pada hari anti korupsi nasional yang setiap tahunnya diadakan pada tanggal 2 November 2017.
"Kita minta suport dan dukungan terutama dari Pemerintah Daerah, stake holder serta pegawai BC Tembilahan sendiri agar bisa mendukung kantor BC Tembilahan," tambahnya.
Lanjut Sulaiman bahwa dengan adanya launching ini pihaknya juga mengharapkan agar instansi vertikal lain dapat mendukung dan memberantas jika ada oknum-oknum nakal di lapangan yang melakukan pelanggaran dalam hal Kepabeanan.
"Dari internal kami sendiri juga akan ada sanksi tegas jika terdapat oknum-oknum yang melakukan pembackingan terhadap barang-barang ilegal," tutup Sulaiman.
Pada akhir acara, Wakapolres Inhil, Kompol Azwar yang juga merupakan Kepala tim Saber Pungli Inhil memberikan pemaparan dan pembekalan kepada seluruh peserta yang hadir terkait hal-hal yang berhubungan erat dengan aksi pungutan liar serta dasar-dasar hukumnya.