HARIANRIAU.CO - Partai Golkar mempersiapkan strategi untuk menghadapi Pilkada 2020. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan akan memprioritaskan ketua DPD I dan DPD II untuk maju ke dalam Pilkada 2020.
Airlangga menyebut kader yang diusung nanti harus punya syarat elektabilitas mumpuni dan kapabel.
“Partai Golkar memberi prioritas untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas untuk diusung dalam pilkada,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (16/11/2019).
Dia pun mengimbau agar elite yang menjadi pengurus Golkar tingkat provinsi atau kabupaten/kota bisa membantu serta mendorong anggota kader untuk menyusun strategi memenangi Pilkada 2020.
Airlangga menekankan, hal ini karena Pilkada 2020 yang merupakan pilkada serentak gelombang empat akan diikuti 270 daerah. Ia menyebut, tak akan memberatkan syarat kepada kader. Ia menjamin tak akan ada mahar-maharan.
“Kami tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” ujar menko Perekonomian itu.
Kemudian, ia menyebut pentingnya untuk melakukan regenerasi kader dengan memberikan porsi bagi generasi muda. Kata dia, Partai Golkar ke depan akan diisi kader-kader muda. Maka itu, harus dimulai secara aktif untuk memperkuat legitimasi kader muda.
“Kami harus mendorong kaderisasi dan legitimasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya di pemilu, melainkan untuk dinamika kebijakan ke depan,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, Golkar sudah memulai dengan memberikan porsi kader muda untuk berkiprah. Salah satunya seperti fakta tiga dari 10 anggota DPR termuda periode 2019-2024 adalah kader Golkar. Kondisi ini merupakan wujud komitmen Golkar sebagai regenerasi.
“Di masa mendatang, kita harus mendorong kader muda. Salah satu yang disampaikan Presiden, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.
Perhelatan Pilkada 2020 akan digelar pada 23 September 2020. Pilkada serentak gelombang empat itu akan diikuti 270 daerah dengan rincian sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.
Sementara itu, politikus senior Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, Fraksi Golkar di DPR sedang mengkaji wacana tentang sistem pemilihan kepala daerah. Kajian ini dilakukan dengan menimbang faktor budaya, ekonomi, dan politik melalui berbagai masukan dari kalangan intelektual dan tokoh masyarakat.
Tugas kajian ini akan diberikan kepada anggota fraksi yang bertugas di Komisi II DPR.
“Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat. Dari segi semua faktor. Nanti kita akan lihat,” tutur Azis.
Sumber: cakaplah.com
.jpeg)
