HARIANRIAU.CO - DPRD DKI Jakarta akan menggelar Rapat Paripurna hari ini guna membahas nasib usulan penggunaan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pelaksanaan balapan mobil listrik Formula E.
Adapun penggunaan hak interpelasi itu sebelumnya diusulkan PDIP dan PSI.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Agustina Hermanto alias Tina Toon menyatakan bahwa hak interpelasi adalah hak bertanya Dewan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.
Menurut pendapatnya, pengajuan hak tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh Anies untuk menjawab pertanyaan DPRD.
“Hak interpelasi adalah hak bertanya kami sebagai wakil rakyat yang selama ini merasa perlu untuk memperoleh hasil kajian dan jawaban yang komperehensif atas penyelenggaraan Formula E dalam situasi pandemi Covid 19 seperti ini,” ujar Tina, dilansir RM.id.
Tina menyampaikan hal tersebut dalam sebuah webinar yang diselenggarakan LSM GP For E DKI Jakarta, yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif Indonesian Pubic Institute (IPI) Karyono Wibowo dan Centre of Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi sebagai para narasumber, Senin, 27 September 2021.
Ia pun menjelaskan bahwa hak interpelasi DPRD adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hak interpelasi bisa dimanfaatkan untuk menjaga kinerja Pemerintah Daerah agar tetap transparan dan akuntabel.
“Kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran daerah dalam APBD. Kita harus mampu menetapkan skala prioritas program yang tepat sesuai dengan kebutuhan warga,” tuturnya.
Ia pun merasa heran, kenapa saat ingin melakukan interpelasi, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta seolah takut.
“Jujur, saya merasa kok Gubernur dan Pemprov merasa takut banget ditanya. Padahal, kalau memang tidak ada masalah justru bagus untuk keterbukaan dan transparansi ke publik,” tambah Tina.
sumber terkini.id
.jpeg)
