PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau mulai ingatkan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk tidak memaksakan penggunaan anggaran diakhir tahun. Hal ini dipicu oleh rendahnya serapan keuangan yang sampai saat ini hanya sekitar 9 persen dan fisik sekitar 13 persen.
"Pemprov Riau seakan tidak mau belajar dari pengalaman sebelumnya sehingga nantinya selalu diakhir tahun, barulah terkesan dipaksakan untuk menyerap anggaran yang ada," kata Abdul Wahid, anggota DPRD Riau dari PKB kepada wartawan, Rabu (03/05/17).
Ia pun menyarankan supaya Pemprov Riau segera meningkatkan realisasi anggaran yang ada dalam APBD Riau tahun 2017. Terlebih lagi saat ini, sudah masuk dalam triwulan kedua penggunaan anggaran tahun 2017.
"Nanti menjelang akhir tahun, Pemprov Riau sudah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Namun saat ini masih sama dengan tahun sebelumnya dan kami sangat menyayangkan hal tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut ia juga menyarankan agar Pemprov Riau membuat buku kendali dalam rangka memonitoring siklus keuangan daerah sehingga tidak terkesan menumpuk pekerjaan diakhir tahun yang secara tidak langsung akan mengurangi kuantitas dan kualitas suatu pekerjaan.
"Jika dipaksakan anggaran banyak dihabiskan diakhir tahun, maka bisa saja terjadi pekerjaan-pekerjaan yang terkesan dibuat-buat hanya untuk menghabiskan anggaran dan sama sekali tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Seperti renovasi kantor atau pekerjaan lainnya yang masih terkesan tidak begitu penting," tegasnya. (Rtc)
.jpeg)
