PEKANBARU - Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR) bersama Pemerintah Kota Pekanbaru sepakat untuk memantau keberadaan imigran pencari suaka yang berpotensi terlibat jaringan radikal.
Senior Protection Officer UNHCR Jakarta Jeff Savage kepada Antara di Pekanbaru, Kamis mengatakan pihaknya serius memantau isu perkembangan jaringan radikal di seluruh dunia, termasuk di Kota Pekanbaru.
"UNHCR sangat serius melihat potensi perkembangan jaringan terorisme di seluruh dunia. Namun, kita punya mekanisme kenapa mereka bisa di Indonesia. Kita wawancara mereka kenapa lari dari negaranya," jelasnya.
Hanya saja, secara tanggung jawab ia mengatakan tetap tugas pemerintah setempat, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya.
Namun,apabila ada dugaan keberadaan pencari suaka terlibat gerakan ekstrim, UNHCR ia menyatakan UNHCR siap untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan investigasi.
"Tapi saya bisa bilang di sini sampai sekarang belum ada dugaan yang terlibat gerakan seperti itu," tuturnya.
"Mayoritas pengungsi seperti dari Afganistan, mereka lari tindakan terorisme. Jadi tingkat kemungkinan dari kegiatan itu sangat terbatas," ujarnya memastikan.
UNHCR melaporkan jumlah pengungsi yang berasal dari berbagai negara konflik di Provinsi Riau pada 2017 berjumlah 1.150 orang dari 14.500 pencari suaka secara nasional. Mereka semua terdata berasal dari 47 negara berbeda.
Sementara itu, secara global dia mengatakan terdapat lebih dari 24 juta jiwa pencari suaka di seluruh dunia. Ia mengatakan UNHCR selalu berusaha mencarikan solusi untuk membawa para pengungsi ke negara ketiga seperti Amerika Serikat atau Australia.
Namun belakangan hal itu cukup sulit untuk dilakukan mengingat keterbatasan tempat bagi negara-negara itu dalam menampung para pencari suaka.
Penjabat walikota Pekanbaru, Edwar Sanger menanggapi positif upaya UNHCR untuk menyelematkan Imigran dari Negara konflik. Ia juga memberikan sedikit catatan bahwa Imigran jika ingin tinggal di Pekanbaru harus patuh terhadap aturan yang telah diberlakukan.
"Namun kita tentu berharap UNHCR dapat segera memberikan solusi kemana mereka akan dibawa selanjutnya," ujar Edwar.
Kepala Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Pria Wibawa memaparkan bahwa jumlah Imigran di Pekanbaru sendiri tinggal sebanyak 800 an orang. Jumlah itu jauh berkurang dibanding beberapa waktu yang lalu, karena pihaknya secara rutin mengirimkan Imigran ke daerah lain di Indonesia untuk ditempatkan.
Sejauh ini, lanjut Pria, memang belum ada laporan mengenai adanya Imigran yang terlibat jaringan terorisme. Meski begitu ia bersama jajaran tetap melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan banyak pihak. (Ant)
.jpeg)
