INDRAGIRI HILIR - Perkumpulan guru bantu provinsi datangi kantor DPRD Indragiri Hilir. Kedatangan mereka tersebut untuk meminta ketegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir atas nasib mereka yang hingga saat ini tak kunjung terima gaji. Jumat (5/5/2017).
"Setiap tahun selalu seperti ini, gaji selalu terlambat lebih dari tiga bulan," sebut koordinator perkumpulan guru bantu, Arnadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Indragiri Hilir.
Kunjungan mereka tersebyt tidak hanya membahas gaji mereka. Dihadapan wakil rakyat, mereka menyampaikan minimnya perhatian dari Pemkab Indragiri Hilir.
Tidak hanya permasalahan gaji yang mereka keluhkan, minimnya perhatian dari Pemkab juga dipaparkan oleh perkumpulan guru bantu itu.
Karena tidak seperti kabupaten lain, Pemkab Inhil mereka nilai tidak peduli dengan masalah transport dan masalah kesehatan mereka.
"Kami di sini juga ingin bertanya kelanjutan nasib kami, apakah bisa diangkat jadi ASN," lanjutnya.
Mendengarkan keluhan para guru bantu itu, Kepala Dinas Pendidikan Indragiri Hilir, Syaifuddin menjelaskan bahwa saat ini gaji para guru bantu masih dalam proses pencairan.
"Kita sudah minta sebesar Rp5,1 miliar untuk pembayaran enam bulan. Mudah-mudahan minggu ini bisa dicairkan," ujar Syaifuddin.
Sementara terkait permintaan transport dan kesehatan, dikatakannya hal itu memang belum terkonsep.
"Semua tergantung kemampuan keuangan Inhil," tambah Syaifuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto saat memimpin RDP meminta kepada guru bantu agar berbasar dan tidak risau.
"Jangan risau, karena dananya sudah ada dan pasti akan dibayarkan," tukas Adriyanto.
Ragil Hadiwibowo
.jpeg)
