Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B, Sukamdani menilai pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017 yang mencapai 5,01 persen belum cukup mendorong sektor riil.
"Hari ini BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi 5,01 persen. Menurut kami, itu masih terlalu lemah untuk sektor riil jalan," ujar Hariyadi saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, hari ini.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017 sebesar 5,01 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 4,92 persen, namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan IV 2016) 5,04 persen.
Menurut Hariyadi, persepsi positif terkait kondisi perekonomian di Tanah Air harus lebih dibangun lagi agar masyarakat kembali bergairah dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga sektor riil bergerak dan permintaan domestik pun akan ikut terkerek.
Jika melihat data BPS, lanjutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini tidak terlalu signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, berdasarkan data Direktora Jenderal Pajak, pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Januari-April 2017 meningkat cukup tinggi mencapai 17 persen, meningkat dibandingkan triwulan tahun sebelumnya 7 persen. Apabila PPN naik, menurut Hariyadi, tren pertumbuhan ekonomi seharusnya juga naik.
"Yang kami dorong kan masih permintaan yang seolah agak melemah. Yang kami perlukan sekarang adalah persepsi positif karena persepsi positif terjadi di angka-angka tadi. Jadi itu persepsi positif, yakin gak kalau kita bergerak. Kalau gak ada parameternya, ya orang ragu-ragu terus," katanya.
BPS mencatat kinerja ekspor yang meningkat secara signifikan sejak awal tahun memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy) pada triwulan I 2017.
Selain ekspor, kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2017 juga didukung komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,93 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 4,81 persen dan konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,71 persen. (Rmn)
.jpeg)
