PEKANBARU - DPRD Riau mengusulkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat untuk membangunan Lembaga Pemasyarakatan baru dengan kapasitas huni lebih besar.
Anggota Komisi A DPRD Riau Kordias Pasaribu di Pekanbaru, Senin mengemukakan usulan pembangunan Lapas sebagai solusi atas persoalan kelebihan kapasitas huni yang menyebabkan segudang polemik yang terjadi, sehingga berimbas pada kaburnya 448 tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru, Jumat (5/5) lalu.
"Over kapasitas selalu saja menjadi persoalan, tetapi tidak ada solusi yang dicari. Kapasitas yang swharusnya 400 orang, diisi 1.800 tentu tidak bisa, sehingga banyak pelanggaran ditemukan," kata Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sehingga, pihak terkait berkewajiban mencarikan solusi, termasuk jika benar-benar diperlukan untuk membangun Lapas atau Rumah tahanan baru dengan pertimbangan jauh dari pemukiman warga.
"Perlu juga dipertimbangkan jangan dekat dari pemukiman. Di Provinsi Riau kan banyak pulau-pulau, kita tempatkan satu di Pulau, hingga tidak mungkin bisa kabur," katanya.
Sementara, menyoroti ratusan tahanan yang kabur dengan banyaknya persoalan yang tidak manusiawi termasuk dugaan pungutan liar oleh oknum di Rutan Sialang Bungkuk, membuat pihaknya cukup geram.
Ia bahkan dengan tegas mengatakan, agar perbaikan sistem dilakukan secara menyeluruh temasuk pemberhentian Kelapa Rutan serta Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, sehingga menimbulkan efek jera.
"Kita minta dicopot (Kakanwil)nya, ini kelalaian fatal, kalau tidak ada efek jera bagi pimpinannya maka akan terulang lagi kasus yang sama. Ini merupakan kasus (pelarian tahanan) terbesar di Indonesia bahkan di Dunia," kata Kordias.
Dirinya mengaku heran ratusan tahanan yang kabur bisa terjadi dengan begitu mudah padahal ada empat blok yang dilewati dari sel tahanan, sehingga longgarnya pengawasan juga menjadi pemicu.
"Pelariannya sangat simple, biasanya merusak atap, bongkar tembok atau pagar, ini tidak, jaraknya ada empat pintu dari sel ke pintu utama, mereka bisa begitu mudah melewati," sebutnya pula.
Sementara, sebelum kasus ini terjadi, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kanwil KemenkunHAM Riau untuk melakukan pendataan dengan kapasitas ruangan serta meminta untuk mempertimbangkan agar narapidana narkoba, kejahatan umum, dan kejahatan lainnya dibaurkan.
"Dari dulu permasalahan kita selalu kelebihan kapasitas, terus solusinya apa ? Kita sudah sampaikan ini, minta data-datanya, sampai sekarang untuk ruang rehabilitas (narkotika) saja kita tidak punya," ujar dia.
Ia turut mendesak terhadap sisa tahanan yang masih buron agar dipublikasi ke publik sehingga masyarakat dapat waspada dan segera melaporkan jika ada indikasi mencurigakan.
Sebelumnya diberitakan, sekitar 152 lagi tahanan dan napi kabur Rumah Tahanan Kelas IIB Sialang Bungkuk Kota Pekanbaru belum tertangkap dan masih diburu pihak kepolisian. (Ant)
.jpeg)
