ROKAN HILIR - Kesal dengan alasan defisit anggaran kepada awak media selama 2016 hingga pertengahan tahun 2017, akhirnya oknum staf DPRD Rohil dilaporkan oleh Darwin Murin salah seorang perwakilan media ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Rabu (10/5/2017).
Sebelum menyerahkan surat laporan, pihak pelapor, Darwin Murin melakukan konsultasi dengan Kasi Pidsus, Amriansyah diruangan kerjanya.
Ketika dikonfirmasi, Darwin Murin menyebutkan, berdasarkan data yang ia peroleh, anggaran kerjasama mass media di DPRD Rokan Hilir tahun anggaran 2016, tercantum nilai sebesar Rp3.320 Miliar.
Adapun rincian dari anggaran tersebut terdiri dari rekening nomor 1.20.04.15 untuk program kerjasama informasi dengan mass media sebesar Rp2,68 miliar.
Kemudian nomor rekening 125.04.18.02002 untuk kerjasama media cetak Rp552 Juta.
Selanjutnya nomor rekening 1.25.04.18.02003 untuk pos iklan mass media cetak Rp300 Juta. Terakhir, rekening 1.25.18.02009 untuk penyebarluas informasi (Media Online, red) sebesar Rp1 Miliar.
Menurut Darwin, Staf DPRD Rohil, MZ, pada bulan Oktober 2016 meminta bukti fisik untuk direkapitulasi guna pengajuan ke Bagian Keuangan. Ia berjanji akan membayar tagihan kepada pihak ke III sesuai dengan rekap yang masuk pada bulan Desember 2016.
Namun setelah bulan Desember 2016, MZ berkilah, pembayaran ditunda karena harus menunggu audit BPK pada bulan Maret dan berjanji akan membayarnya pada pertengahan April 2017.
Sampai pada hari yang dijanjikan, MZ sekali lagi meminta waktu kepada seluruh biro media agar pembayaran dilakukan pada tanggal 5 Mei 2017. Namun, ketika akan ditagih, ujung ujungnya HP MZ tidak aktif lagi.
“Kita ingin pihak kejaksaan memanggil MZ untuk dimintai pertanggung jawabnya. Apalagi dana itu memang hak kami karena khusus untuk pos anggaran mass Media. Jika digunakan untuk keperluan lain, berarti itu merupakan penyimpangan. Apalagi berdasarkan informasi yang kami terima, anggaran tersebut sudah dicairkan tahun kemarin,” demikian Darwin.
.jpeg)
