PEKANBARU - Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 30 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) PNS dan 12 Penyuluh Lapangan KB (PLKB) non PNS tentang pengendalian penduduk, guna menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan sejahtera.
"Para peserta diberikan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan tekhnis selama sebulan meliputi tentang pengendalian penduduk, KB, dan pembangunan keluarga, "kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Yenrizal Makmur di Pekanbaru, Kamis.
Pendidikan lainnya menggerakkan partisipasi masyarakat mendukung percepatan pembangunan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Keluarga (KKBPK),tambahnya.
Ia mengatakan itu pada acara pendidikan dan pelatihan fungsional KKBPK bagi 42 PKB/PLKB PNS dan non PNS kabupaten dan kota se-Provinsi Riau tahun 2017 selama sebulan.
Menurut dia, selama sebulan pelatihan itu maka PLKB dan PKB bisa memfungsikan perannya sebagai pengelola KKBPK pada tingkat bawah dan menggerakkan partisipasi masyarakat antara lain menekan tingkat kelahiran total dari 2,9 tahun 2017 menjadi 2,36 pada tahun 2019.
Untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mencapai angka kelahiran total 2,36 itu diperlukan kiat-kiat khusus, sehingga keberadaan PLKB dan PKB bisa melakukan pemberdayaan keluarga untuk membangun ketahanan keluarga.
"Jika ketahanan keluarga terbangun dengan baik, maka resiko ancaman terhadap gangguan ketahanan negara pun akan bisa antisipasi,"katanya.
Ia menyebutkan, idealnya Riau membutuhkan sebanyak 189 PLKB/PKB atau 2-3 desa terdapat seorang tenaga PLKB/PKB, kendati masih kurang maka PLKB perlu menggalang kemitraan bersama Babinsa sesuai perintah Panglima TNI (AD) yang telah menyepakati kerjasama dengan Polri dalam menyukseskan program KB.
Selain TNI, Polri, katanya lagi, petugas PLKB juga perlu bermitra dengan kader PKK untuk melakukan pendekatan pada tokoh formal dan informal di daerah masing-masing tempat mereka ditugaskan.
Lisa Kurnia (PNS) PLKB asal Kota Pekanbaru mengatakan, kendala ditemuai dilapangan antara lain ketika tokoh formal seperti Lurah misalnya diganti maka penyempaian program kerja tentu akan diulang kembali padahal sebelumnya sudah disosialisaiskan tentang tugas dan fungsi PLKB pada pejabat lurah sebelunmya.
Menurut Lisa, ini jelas tidak efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan sebagai petugas PLKB, sedangkan kendala lainnya adalah sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang rendah dan mereka cenderung menganggap kalau masuk KB menghentikan kehamilan dan mereka menganggap tidak akan bisa punya anak lagi.
"Masyarakat yang demikian perlu diberikan penyuluhan bahwa berKB, bukan menghentikan kehamilan hanya untuk mengatur jarak kelahiran anak yang satu dengan berikutnya agar tidak terlalu rapat, untuk mencapai keluarga sejahtera. Dengan memiliki cukup dua anak maka membesarkan mereka akan lebih ringan dan kelanjutan pendidikan anak bisa diupayakan dengan baik,"katanya. (Ant)
.jpeg)
