PEKANBARU - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, tengah menunggu pemberitahuan kesimpulan pembahasan regulasi lahan gambut yang sebelumnya dibahas oleh Pemerintah Pusat dalam rapat terbatas.
"Hasil rapat terbatas (ratas) nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah. Jadi kita menunggu hasil tersebut," kata Andi, sapaan akrab Gubernur Riau kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.
Dia mengatakan pemerintah pusat menggelar Ratas pada Mei 2017 lalu. Hal itu diketahuinya saat bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini, sebelum kegiatan Ratas antara Presiden Joko Widodo dengan Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta.
"Sebelum Ratas Presiden dengan Pemprov Riau, saya mendapat informasi dari Deputi Setkab bahwa pembahasan sudah dilakuan bulan Mei lalu, di Ratas," ujarnya.
Selanjutnya, Andi mengatakan dirinya juga telah bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya sebelum Ratas bersama Presiden Joko Widodo kemarin. Secara umum dia mengatakan telah ada kesimpulan hasil pembahasan tersebut, namun belum memperoleh hasil resminya.
"Bu Menteri juga sudah menyampaikan sudah dibahas dalam Ratas. Sudah ada kesimpulan dan tinggal disampaikan ke daerah," lanjutnya.
Regulasi gambut yang dimaksud Gubernur Riau merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Regulasi itu menuai banyak kritik, baik kalangan dunia usaha maupun asosiasi pekerja yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI).
Regulasi tersebut dianggap merugikan dunia usaha dan investasi karena pengusaha hutan tanaman industri (HTI) dan kelapa sawit berpotensi kehilangan areal garapan.
Akibatnya, dikhawatirkan akan terjadi pengurangan pekerja secara besar-besaran, terutama di Provinsi Riau.
Sejumlah pihak yang menjalankan kegiatan HTI dan perkebunan kelapa sawit, maupun yang menggantungkan hidup dari kedua sektor tersebut sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran dampak regulasi itu ke Pemprov Riau. Sementara Andi sendiri menyatakan akan menyampaikan kekhawatiran itu ke Pemerintah Pusat.
Meski begitu, Andi mengatakan dirinya percaya bahwa Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan yang terbaik dari pembahasan regulasi tersebut.
"Pemerintah pusat mengetahui yang terbaik, dan pasti yang terbaik yang diputuskan," ujarnya. (Ant)
.jpeg)
